Berita

Foto/Net

Pertahanan

Ketua Komisi I: Keberhasilan Tim Gabungan Di Papua Bukti Indonesia Bisa Jaga HAM

SABTU, 18 NOVEMBER 2017 | 04:10 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR RI mengapresiasi keberhasilan tim gabungan TNI-Polri dalam operasi pembebasan warga Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika dari penyanderaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa setiap warga Indonesia dimana pun keberadaannya memiliki hak yang sama. Hak untuk mendapat keamanan, kedamaian serta hak bebas dari rongrongan kejahatan yang dilakukan OPM.

Menurutnya, penyanderaan warga yang dilakukan oleh OPM sudah menciderai kedaulatan NKRI. Meskipun sandera sudah dibebaskan, tim gabungan harus cepat menangkap dan menyeret para pelaku kepengadilan.


"Setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini jangan biarkan mereka kabur dan membuat kejahatan kembali mencederai kedaulatan NKRI," ungkap Kharis dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, menambahkan keberhasilan pembebasan sandera dengan tetap mengedepankan dialog dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang dilakukan tim gabungan menjadi langkah besar komitmen Indonesia dalam penegakan HAM di Papua.  

Menurutnya TNI dan Polri bisa membuktikan kritikan yang dilontarakan dunia internasional dalam setiap penanganan kelompok OPM. Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh personel tim gabungan yang telah bekerja siang maupun malam dalam mengupayakan pembebasan sandera dengan selamat. Apalagi dari 344 warga yang diselamatkan 23 orang diantaranya merupakan anak-anak.

"Dunia internasional harusnya bisa membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dari kejadian ini kita bisa buktikan pada dunia, kita jaga HAM, dan tetap menjaga Keutuhan NKRI bersama," tutup Kharis. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya