Partai Oposisi Kamboja Dibubarkan, HRW: Ini Bentuk Kematian Demokrasi

Pengadilan tinggi Kamboja memutuskan untuk membubarkan partai oposisi utama negara tersebut pekan ini.

"Pengadilan tertinggi telah memutuskan untuk membubarkan partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan melarang 118 orang melakukan kegiatan politik selama lima tahun sejak pengumuman vonis ini," kata seorang hakim seperti dimuat Channel News Asia (Jumat, 17/11).

Pembubaran partai oposisi tersebut semakin memuluskan jalan Perdana Menteri Hun Sen untuk kembali terpilih dalam pemilu tahun 2018 mendatang.

Dengan terkontrol ketat oleh sekutu utama, pengadilan setuju dengan pemerintah bahwa CNRP telah berkonspirasi dengan orang asing untuk melakukan revolusi. Partai oposisi tersebut membantah semua tuduhan yang dilayangkan tersebut dan menilainya memiliki motif politik.

Saat ini, lebih dari separuh legislator CNRP telah meninggalkan negara Asia Tenggara dengan 16 juta orang.

Kelompok advokasi segera mengutuk keputusan tersebut. Human Rights Watch mengatakan bahwa ini mewakili kematian demokrasi di negara ini.

"Pembubaran CNRP yang tertinggi adalah puncak dari rencana balik Hun untuk memastikan kemenangannya dalam pemilihan tahun depan," kata wakil direktur HRW untuk Asia, Phil Robertson.

Kingsley Abbott, dari Komisi Ahli Hukum Internasional yang berbasis di Jenewa, mengatakan bahwa proses hukum yang mengarah ke keputusan tersebut tidak lebih dari sekedar teater politik.

"Dengan membubarkan partai oposisi utama, pengadilan tertinggi secara tidak benar mengganggu hak-hak jutaan orang Kamboja untuk secara bebas memilih perwakilan politik mereka dan memberikan suara untuk mereka dalam pemilihan yang akan datang," jelasnya. [mel]