Berita

Palestina/Net

Dunia

AS Segera Pangkas Bantuan Untuk Palestina

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 | 12:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Komite Urusan Luar Negeri parlemen Amerika Serikat dengan suara bulat mengeluarkan undang-undang yang akan memangkas bantuan pendanaan bagi otoritas Palestina.

Panitia menyetujui RUU tersebut yang dikenal dengan Taylor Force Act pada hari Rabu (15/11) waktu setempat. RUU tersebut menetapkan pemotongan dana untuk Otoritas Palestina, namun pengecualian pembayaran tunjangan bagi  keluarga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel.

Bagian lain dari undang-undang, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pencegahan Human Shields Hamas akan menampar sanksi kepada pemerintah, entitas, dan individu asing karena menyediakan dukungan finansial dan material kelompok perlawanan Palestina Hamas.


 Langkah-langkah tersebut ditetapkan untuk mendapat suara di majelis penuh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Sejak tahun 2003, telah menjadi hukum Palestina untuk memberi penghargaan kepada tahanan Palestina di penjara-penjara Israel dengan gaji bulanan," kata Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Ed Royce dalam sebuah pernyataan seperti dimuat Press TV.

"Pemimpin Palestina juga membayar keluarga tahanan Palestina dan pelaku bom bunuh diri. Kebijakan ini memberi insentif kepada terorisme," sambungnya.

Pejabat Palestina mengatakan bahwa mereka berniat untuk melanjutkan pembayaran untuk memberikan dukungan bagi kerabat orang-orang Palestina yang mendekam di penjara Israel karena berperang melawan pendudukan ilegal atau yang telah kehilangan nyawa sehubungan dengan penyebabnya. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya