Berita

Megawati Soekarnoputri/DPP PDIP

Dunia

Konsisten Perjuangkan Ekonomi Pancasila, Megawati Diberi Gelar DHC Dari Universitas Nasional Mokpo

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 | 08:49 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Berawal dari komunikasi dengan pimpinan Universitas Nasional Mokpo pada Mei lalu, Megawati Soekarnoputri kembali mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa (DHC) dari salah satu universitas terbaik di Korea Selatan (Korsel).

"Pada akhir Mei tahun ini, Presiden of Mokpo National University dan Ketua Senat Guri Besarnya menghubungi saya, bahwa Mokpo National University bermaksud untuk memberikan gelar doktor honoris causa kepada Ibu Megawati Soekarnoputri di bidang ekonomi," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri di Mokpo, Korea Selatan, Rabu (15/11)

Gelar DHC ini diberikan kepada Megawati karena Ketua Umum PDI Perjuangan ini konsisten memperjuangkan paradigma Ekonomi Pancasila.


"Sejak sebagai anggota DPR di tahun 1990-an, Wapres, Presiden, dan Ketum PDI Perjuangan sampai sekarang beliau secara konsisten memperjuangkan paradigma Ekonomi Pancasila supaya diimplementasikan untuk menggantikan sistem paradigma ekonomi kapitalisme," kata Rokhmin mengulangi keterangan universitas.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB ini mengatakan, Megawati sangat yakin bila Ekonomi Pancasila diterapkan, maka Trisakti akan terwujud bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain yang mengimplementasikannya.

"Trisakti berarti berdaulat di bidang politik, mandiri (maju dan adil-makmur) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya, tidak meniru asal jiplak kebudayaan bangsa- bangsa lain," papar Rokhmin.

"Selain itu, Ekonomi Pancasila akan mewujudkan dunia yang lebih berkeadilan, sejahtera, dan damai karena, Ekonomi Pancasila bersifat inklusif, tidak hedonistik dan tidak serakah," ujar Rokhmin lagi, yang merupakan Dubes Kehormatan Jeju Islands, Korsel.

Rokhmin menjelaskan, Universitas Nasional Mokpo telah mengakui Ekonomi Pancasila sangat relevan sebagai alternatif pengganti sistem ekonomi kapitalis yang semakin hari hanya menghasilkan dunia dengan ketimpangan sosial ekonomi yang makin lebar, kerusakan lingkungan yang mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem bumi itu sendiri.

"Dan kehidupan umat manusia yang semakin mencekam, seperti narkoba, gangguan jiwa, perang saudara, gelombang migrasi, dan lainnya," ujar Rokhmin.

Untuk diketahui, Universitas Nasional Mokpo adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Korsel dengan pola ilmiah pokok (core competence) di bidang Ekonomi Maritim dan Teknik Perkapalan.

Universitas ini juga telah difasilitasi oleh Megawati untuk bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

"Kedua kampus ini akan melakukan penandatanganan MoU sebelum orasi ilmiah Ibu Megawati besok sore," kata Rokhmin.

Gelar DHC untuk Megawati dari Universitas Nasional Mokpo ini akan menjadi yang ke-6. Sebelumnya, Megawati pernah mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang;  Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel; Moscow State Institute of International Relation, Rusia; Universitas Padjadjaran; dan Universitas Negeri Padang.[wid]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya