Berita

Dharmasraya/net

Pertahanan

Pernyataan Kapolres Dhamasraya Cacat Nalar Kemanusiaan

RABU, 15 NOVEMBER 2017 | 17:44 WIB | LAPORAN:

Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah UHAMKA, Maneger Nasution mengkritik pernyataan Kapolres Dharmasraya, Sumatera Barat yang menyebutkan jika peristiwa pembakaran kantornya  dilakukan oleh teroris karena pelaku meneriakkan kalimat Takbir.

"Jika itu benar adanya, itu menggambarkan kecacatan nalar kemanusiaan pejabat publik," kata Maneger melalui keterangan tertulis, Rabu (15/11).

Menurut Maneger, salah satu nilai paling elementer dalam HAM adalah penghormatan terhadap perasaan publik. Pejabat publik tidak boleh miskin moralitas. Pejabat publik kata dia, tidak hanya cukup merasa bisa, tetapi juga bisa merasa.


Untuk itu, Maneger yang merupakan mantan komisioner Komnas HAM itu meminta pimpinan Polri sebaiknya mengambil tindakan tegas terhadap sikap Kapolres Dharmasraya.

"Sulit untuk menghindari persepsi publik bahwa sudah terjadi bias dalam penyebutan "teroris" dan sejenisnya. Bias yang bertitik pusat pada stigmasasi terhadap kelompok agama tertentu. Sanksi organisasi dan sanksi pidana, saya kira, layak dipertimbangkan (bahkan dijatuhkan) bagi Kapolres tersebut," kata Maneger.

Maneger juga mengimbau publik untuk tidak terprovokasi dan mendukung serta ikut mengawasi pimpinan Polri untuk memproses kasus ini. Di samping diproses secara disiplin organisasi, tindakan tersebut juga dijerat dengan pidana/KUHP dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

"Negara harus hadir memastikan bahwa hal yang sama tidak terulang di masa mendatang (guarantees of non recurrence)," demikian Maneger. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya