Kasus penyandraan 1300 warga di Tembagapura, Papua harus cepat ditangani.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Meutia Hafid saat ditemui di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
"Ada warga negara kita yang kabarnya tersandera, ini memang harus ditangani secara cepat," ujarnya.
Menurutnya masalah di Tembagapura juga sudah mengandung unsur kemanusiaan. Politisi Partai Golkar ini mengusulkan untuk diusut tuntas supaya terkuak fakta siapa saja aktor yang terlibat dan darimana senjata bisa didapat.
Mantan wartawan ini menambahkan bahwa dalam bentuk apapun penangananya, baik dalam bentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atau tim invesitgasi, tidak masalah, asalkan kasusnya dapat selesai.
"Bentuknya mau TPF, mau investigasi dan lainnya, terserah," tukasnya.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan bertindak persuasif untuk membebaskan 1.300 warga sipil yang di'sandera' kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sekitar Kampung Kimberly dan Banti Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. TNI bergerak bersama kepolisian setempat.
"Kami akan melakukan tindakan, tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakatnya dengan langkah-langkah yang 'soft' bersama kepolisian. Apabila langkah 'soft' tidak bisa, maka kami akan melakukan langkah selanjutnya," kata Gatot.
TNI akan melakukan pengamatan kemudian pengintaian karena mereka yang mengaku dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyandera masyarakat umum.
"Maka, penanganannya harus dengan teliti. Tentunya TNI bekerja sama dengan kepolisian. Kita tunggu saja," katanya.
Tim gabungan antara TNI dan Polri akan dibentuk untuk menangani masalah tersebut.
"Polri tugasnya bagaimana? TNI bagaimana? Siapa nanti yang akan masuk ke dalam? Karena itu bersenjata dan indikasi OPM. Nanti ke depan itu akan dibentuk oleh Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua. Saya katakan semua dilakukan dengan teliti dan kami bekerja dengan pasti," kata Panglima TNI.
Satuan tugas terpadu penanggulangan kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura terus menjaga dan mengamankan warga dari segala bentuk gangguan KKB di Papua.
Satgas berupaya mengamankan dan melakukan langkah persuasif guna membebaskan 1.300 warga sipil yang dijadikan 'sandera' kelompok bersenjata di sekitar Kampung Kimberly dan Banti Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, kata Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli, Kamis.
Warga yang disandera itu terdiri dari warga asli Banti dan Kimberly serta warga non Papua yang selama ini berprofesi sebagai pedulang dan pengumpul emas hasil dulangan masyarakat.
Berbagai upaya akan dilakukan satgas sehingga warga dapat terbebas dari sandera dan sandera KKB, kata Irjen Pol Boy Rafli seraya mengatakan, KKB tidak mengijinkan warga keluar dari kampung dan berjaga jaga dengan membawa senjata api serta alat tajam seperti panah, dan parang.
Jumlah KKB diperkirakan hanya sekitar 100 orang dengan membawa 30-an pucuk senjata api serta senjata tajam seperti panah.
"Aparat keamanan mengedepankan keselamatan warga sehingga terus mengupayakan pembebasan terhadap mereka," kata Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli yang mengaku saat ini masih berada di Tembagapura.
Jarak antara kampung Kimberly dengan kampung Banti hanya sekitar 250 meter, sedangkan dengan Polsek Tembagapura sekitar 400 meter.
[san]
