Berita

Pengungsi/Net

Dunia

PBB Kecam Blokade Pengungsi Uni Eropa Dari Libya

RABU, 15 NOVEMBER 2017 | 13:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan Uni Eropa untuk membantu pihak berwenang Libya mencegat migran di Laut Tengah dan mengembalikan mereka ke "penjara mengerikan" di Libya adalah tindakan yang tidak manusiawi.

"Penderitaan migran yang ditahan di Libya adalah sebuah kemarahan terhadap hati nurani umat manusia," kata kepala hak asasi manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein dalam sebuah pernyataan.

"Kebijakan Uni Eropa untuk membantu Garda Pantai Libya untuk mencegat dan mengembalikan migran di Laut Tengah tidak manusiawi," tekannya.


Libya diketahui telah lama menjadi pusat transit utama bagi para migran yang berusaha mencapai Eropa, dan banyak pengungsi dan migran telah menjadi korban penganiayaan serius di tangan pedagang manusia.

Zeid memperingatkan pada hari Selasa bahwa sistem penahanan untuk migran di Libya rusak tak dapat diperbaiki lagi.

"Masyarakat internasional tidak dapat terus menutup mata terhadap kengerian yang tak terbayangkan yang dialami oleh para migran di Libya, dan berpura-pura bahwa situasinya dapat diatasi hanya dengan memperbaiki kondisi penahanan," sambungnya seperti dimuat Press TV.

Komentar Zeid datang setelah menteri dari 13 negara Eropa dan Afrika awal pekan ini berjanji langkah-langkah yang ditujukan untuk meringankan krisis migran di sekitar Mediterania, khususnya bersumpah untuk membantu memperbaiki kondisi bagi para migran yang ditahan di Libya. Mereka juga mengulangi sebuah janji untuk memperkuat penjaga pantai Libya. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya