Berita

Dunia

Penelitian: Pemilu di 18 Negara Tahun Lalu Dipengaruhi Disinformasi Online

RABU, 15 NOVEMBER 2017 | 07:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemilu di 18 negara berbeda di dunia sepanjang tahun lalu dipengaruhi oleh disinformasi kampanye online.

Menurut data yang dirilis oleh pengawas independen Freedom House pekan ini, wacana online di negara-negara yang menjalani pemilu sepanjang tahun lalu dipengaruhi oleh pemerintah, bot dan pembentuk opini berbayar.

Secara total, 30 pemerintah secara aktif terlibat dalam penggunaan media sosial untuk menahan pembangkangan. Laporan tahunan tersebut mempelajari keadaan kebebasan internet di 65 negara yang mencakup sekitar 87 persen populasi pengguna internet dunia.


Dalam laporan disebutkan bahwa disinformasi online mencakup adanya bot otomatis yang menggemakan pesan resmi, pasukan komentator berbayar yang mengobarkan diskusi dengan pandangan pro-pemerintah, serta banyaknya situs berita palsu yang menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Teknik-teknik tersebut digunakan bersamaan dengan kontrol teknis yang lebih ketat seperti filter konten dan blok pada alat teknis seperti jaringan pribadi virtual. Manipulasi media sosial juga dilakukan sebagai alat kunci bagi rezim represif.

"Tidak hanya manipulasi ini yang sulit dideteksi, lebih sulit untuk melawan daripada jenis penyensoran lainnya, seperti pemblokiran situs web, karena penyebarannya dan karena banyaknya orang dan bot yang ditugaskan untuk melakukannya," kata Sanja Kelly, kepala proyek penelitian Freedom on the Net seperti dimuat BBC. [mel] 

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya