Berita

Foto: Net

Dunia

Militer Myanmar "Bersihkan Diri" Dari Semua Tuduhan Atas Krisis Rohingya

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 | 06:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Tentara Myanmar merilis hasil penyelidikan internal yang membantah semua tuduhan kekerasan yang memicu terjadinya krisis Rohingya.

Dalam sebuah pernyataan pihak militer Myanmar yang diposting di Facebook, mereka mengklaim telah mewawancarai ribuan penduduk desa yang mendukung bantahan atas terjadinya kekerasan oleh militer terhadap etnis Rohingya.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa penduduk desa sepakat bahwa pasukan keamanan tidak menembak penduduk desa yang tidak bersalah, tidak melakukan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan, tidak menangkap, memukul dan membunuh penduduk desa, tidak mencuri perak, emas, kendaraan atau binatang dari penduduk desa, tidak membakar masjid, tidak mengancam, menggertak dan mengusir penduduk desa, serta tidak membakar rumah.


Pihak militer Myanmar justru mengklaim bahwa semua tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh "teroris" dari dalam kelompok Rohingya itu sendiri. Militer Myanmar pun mengklaim bahwa ratusan ribu orang yang melarikan diri melakukannya karena mereka diinstruksikan untuk melakukannya dan mengkhawatirkan para teroris.

Menanggapi laporan tersebut, Amnesty International mengatakan bahwa laporan tentara tersebut merupakan upaya untuk mengaburkan fakta. Organisasi hak asasi tersebut manusia meminta pencari fakta PBB untuk diizinkan masuk ke wilayah tersebut dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya.

Sejauh ini, akses media ke daerah Rakhine Myanmar di mana kekerasan terjadi juga diketahui sangat dibatasi. Perjalanan yang diizinkan pun dikontrol ketat.

Krisis Rohingya menjadi sorotan karena lebih dari setengah juta orang minoritas minoritas Rohingya tanpa kewarganegaraan telah melarikan diri dari Myanmar sejak Agustus kemarin karena kekeraan yang terus meningkat yang dilakukan oleh militer Myanmar. Demikian seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya