Berita

Foto: Net

Dunia

Militer Myanmar "Bersihkan Diri" Dari Semua Tuduhan Atas Krisis Rohingya

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 | 06:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Tentara Myanmar merilis hasil penyelidikan internal yang membantah semua tuduhan kekerasan yang memicu terjadinya krisis Rohingya.

Dalam sebuah pernyataan pihak militer Myanmar yang diposting di Facebook, mereka mengklaim telah mewawancarai ribuan penduduk desa yang mendukung bantahan atas terjadinya kekerasan oleh militer terhadap etnis Rohingya.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa penduduk desa sepakat bahwa pasukan keamanan tidak menembak penduduk desa yang tidak bersalah, tidak melakukan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan, tidak menangkap, memukul dan membunuh penduduk desa, tidak mencuri perak, emas, kendaraan atau binatang dari penduduk desa, tidak membakar masjid, tidak mengancam, menggertak dan mengusir penduduk desa, serta tidak membakar rumah.


Pihak militer Myanmar justru mengklaim bahwa semua tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh "teroris" dari dalam kelompok Rohingya itu sendiri. Militer Myanmar pun mengklaim bahwa ratusan ribu orang yang melarikan diri melakukannya karena mereka diinstruksikan untuk melakukannya dan mengkhawatirkan para teroris.

Menanggapi laporan tersebut, Amnesty International mengatakan bahwa laporan tentara tersebut merupakan upaya untuk mengaburkan fakta. Organisasi hak asasi tersebut manusia meminta pencari fakta PBB untuk diizinkan masuk ke wilayah tersebut dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya.

Sejauh ini, akses media ke daerah Rakhine Myanmar di mana kekerasan terjadi juga diketahui sangat dibatasi. Perjalanan yang diizinkan pun dikontrol ketat.

Krisis Rohingya menjadi sorotan karena lebih dari setengah juta orang minoritas minoritas Rohingya tanpa kewarganegaraan telah melarikan diri dari Myanmar sejak Agustus kemarin karena kekeraan yang terus meningkat yang dilakukan oleh militer Myanmar. Demikian seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya