PRAKTEK pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Government telah menjadi arus umum di semua negara dengan beragam gradasinya. Salah satu negara terdepan dalam mempraktekan e-Government adalah Korea Selatan. Rabu, 8 November 2017 penulis berkesempatan untuk menyerap pengalaman keberhasilan e-Government Korea Selatan dengan salah satu arsiteknya di era Presidem Kim Dae Jung, Hyun Seok Kim yang saat ini berkiprah sebagai CEO di Terra Consuling Group (TCG).
Bertempat di kantor Korea Institute of Public Administration (KIPA), Seoul, Hyun Seok Kim menceritakan bagaimana Presiden Kim Dae Jung saat itu diberi mandat untuk melakukan pembaharuan administrasi kepemerintahan dengan menerapkan e-Goverment.e-Goverment di Korea Selatan sejak awal didorong oleh “informatisasi kepemerintahan†yang bersamaan dengan adanya perubahan bertahap sistem administrasi kepemerintahan, dari otoritarian ke era demokrasi. Di samping itu, kuatnya tekanan eksternal dengan terjadinya krisis ekonomi yang sangat memukul ekonomi saat itu, menuntut adanya peningkatan transparansi dan efisiensi tata keloa kepemerintahan yang didukung oleh penyebaran yang sangat cepat teknologi internet, world wide web. Kedua prakondisi tersebut berjodoh dengan adanya keinginan yang kuat dari Presiden Kim Dae Jung untuk melakukan “informatisasi kepemerintahanâ€.
Keinginan kuat ini terlihat dari pernyataan Presiden Kim Dae Jung dalam inagurasinya untuk segera mengatasi krisis ekonomi 1997 dengan menerapkan reformasi tata kelola kepemerintahan yang salah satunya melalui pelaksanaan e-Government.Sekalipun dalam prakteknya e-Government baru terwujud setelah tiga tahun pemerintahan atau hanya menyisakan dua tahun masa kepresidenan.Merujuk laporan Bank Dunia, e-Government merupakan reformasi tata kelola pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi. Secara lebih substansial, Young-min Yoon (2007) memaknai e-Government sebagai proyek yang mentransformasi struktur dan budaya administrasi organisasi dengan menata ulang nilai dan aturan dalam proses kerja harian. Proses ini dilanjutkan dengan menata ulang kewenangan antarorganisasi dan menyesuaikan tujuan organisasi serta meredistribusi kewenangan lintas jenjang dan jabatan serta melakukan penataan staf sesuai dengan struktur.
Ikhtiar Korea Selatan mampu menempatkan e-Government menjadi negara yang memparktekkan e-Government kelas dunia sehingga mampu menjadi yang terbaik atau ranking pertama pada tahun 2014. Ditilik dari aspek manfaatnya, sebagai contoh e-Government di Korea Selatan telah berhasil mempraktekan e-bidding yang hampir mencapai 100 persen sehingga mampu menyelamatkan miliaran dollar AS setiap tahunnya. Namun, dinamikan selanjutnya menyebabkan ranking Korea Selatan mengalami penurunan dengan hanya menjadi ranking ke-3 di tahun 2016 (UN e-Gov Report). Penurunan ranking tak dapat dilepaskan dari pergantian kepresidenan dan juga belum kokohnya peta jalan e-Government di Korea Selatan.Sekalipun mengalami penurunan namun, sampai saat ini Korea Selatan tetap menjadi contoh negara yang berhasil mengejawantahkan e-Government sehingga tepat untuk belajar dari pengalaman keberhasilan dan sekaligus keterbatasannya.
Menurut Hyun Seok Kim (2017), setidaknya ada beberapa faktor yang menopang keberhasilan e-Government di Negeri Ginseng ini, yaitu: Pertama, pendekatan dalam melakukan manajemen perubahan yang didasarkan komitmen yang kokoh didukung oleh infrastruktur politik dan infrastruktur teknik.Kedua, e-Government sebagai proyek bersama yang dipimpin langsung oleh presiden sehingga mampu memadukan organisasi pemerintahan dengan sektor swasta termasuk sinergi perencanaan dan penganggaran melalui Kementerian Perencanaan dan Penganggaran.Ketiga, mengembangkan kesepakatan bersama (konsensus) yang melibatkan: pemerintah, dunia usaha, media massa, masyarakat madani atau lembaga swadaya masyarakat dan lainnya sehingga menghasilkan dukungan luas dari publik.Keempat, kerjasama yang solid antarlembaga sehingga mampu mengatasi konflik internal dan mendapat dukungan eksternal semisal organisasi negara maju (OECD) dengan mengedepankan proses perencanaan strategik yang mampu memadukan kinerja monitoring pelaksananaan dan dukungan dasar legitimasi (hukum) yang kokoh dengan lahirnya the Electronic Government Act.
Tentu saja Indonesia tak tepat jika meniru secara bulat-bulat pengalaman Korea Selatan dalam mengimplementasikan e-Government karena memiliki perbedaan struktur dan budaya pemerintahan serta kompleksitasnya. Namun demikian, ada beberapa benang merah yang perlu dipertimbangkan oleh semua negara termasuk Indonesia dalam mengimplementasikan e-Government, yaitu:
1. e-Government merupakan reformasi yang holistik yang mampu menstransformasi budaya dan proses kepemerintahan yang juga membutuhkan kesungguhan dan dukungan yang berkelanjutan dengan basis pemahaman yang mendalam. Tak kalah penting perlu mempersiapkan dukungan peraturan undangan yang kokoh sehingga dapat dieksekusi dengan aman.
2. Perlunya cetak biru, arah jalan dan tahapan pelaksanaan yang sejalan dengan struktur dan budaya tata kelola kepemerintahan yang sudah terlanjur ada sehingga dalam pelaksanaan bersinergi dan sejalan dengan peta jalan yang sistematik, terukur dan terkendali.
3. Perlunya dukungan tim kerja yang kokoh yang akan melakukan perubahan manajemen dengan memadukan pendekatan top-down dan bottom-up,serta memperluas dukungan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa.
4. Perlunya mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan lembaga internasional semacam Bank Dunia dan PBB untuk menekan resiko dan penyimpangan. Di samping itu, kerja sama regional semacam ASEAN juga penting karena akan mampu menjadi media saling beljar, sharing informasi dan tukar pengalaman antarnegara terdekat yang memiliki banyak kesamaan dalam mencapai tujuan proyek e-Government. [***]
Penulis adalah penekun kajian pendidikan dan anggota the James Coleman Associations
