Penertiban pedagang kaki lima (PKL) disejumlah titik Ibu Kota Jakarta menjadi perhatian serius Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Investigasi pun dilakukan untuk mengetahui apakah penertiban PKL terseÂbut sudah sesuai aturan yang berlaku.
Apa hasilnya? "Hasil invesÂtigasi menyebutkan penataan PKL di DKI Jakarta rawan praktik mal administrasi berupa, pengabaian, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan ketidakpatutan," ujar anggota Ombudsman Adrianus Meliala saat ditemui Rakyat Merdeka di kantor Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Investigasi dilakukan tim Ombudsman pada tanggal 9-10 Agustus di sejumlah tempat yakÂni Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, kawasan sekitar Mal Ambasador. Berikut penuÂturan lengkap bekas Komisioner Kompolnas ini terkait hasil investigasi Ombusdman ;
Bisa dijelaskan soal temuan maladministrasi tersebut?Pertama, soal pengabaian. Kami menemukan bahwa ada petugas Satpol PP yang memÂbiarkan PKL, padahal dia tahu bahwa PKL tersebut ada di lokasi yang tidak semestinya. Misalnya di stasiun Manggarai dan Tebet. Anggota Satpol PP jelas ada di sana, tetapi tidak ditÂindak. Tindakan pengabaian ini menujukan kalau mereka tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
Kedua, soal penyalahgunaan wewenang itu kami menemuÂkan adanya oknum Satpol PP yang menfasilitasi PKL untuk berjualan bukan pada tempat yang semestinya. Padahal inÂstansi yang berwenang untuk itu adalah Dinas UMKM. Satpol PP dan PNS tidak bisa melakukan hal itu.
Maksud Anda Satpol PP DKI sendiri sebenarnya terliÂbat dalam semerawutnya PKL di Jakarta?Iya. Kalau ormas lebih ke soal duit. Kalau duit dia enggak mau terima langsung.
Lantas temuan lain lagi apa?Temuan berikutnya itu soal adanya praktek pungli. Kami menemukan ada Ketua RTyang memposisikan diri sebagai pemÂberi izin kepada PKL. Pemberian izin ini tentunya disertai penyetoran sejumlah uang. Tak hanya kepada oknum Ketua RT, setoran uang ini juga kami ketahui diberikan oleh PKL kepada okÂnum lain supaya mereka lebih aman jualannya. Jadi kalau mau ada razia, mereka bisa langsung tahu. Kalau ada razia Satpol PP, mereka bisa bantu amankan.
Setorannya itu berapa?Gede-gede, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan perbulannya. Saya tidak bisa ungkap besaÂrannya. Yang pasti sudah kami serahkan hasil pengakuannya itu kepada pihak terkait supaya ditindaklanjuti.
Apa ada juga PKL yang menyuap Satpol PP agar lebih leluasa berjualan?Secara langsung tidak. Kalau dulu itu memang dilakukan langsung. Jadi saya sebagai PKL ngasih duit ke Satpol PP. Sekarang enggak, sekarang meÂmakai orang ketiga, kalau enggak ormas ya preman. Nanti orang ketiga itu yang setor duitnya.
Ada indikasi bila pungli yang dilakukan petugas Satpol PP itu karena ada perintah dari atasan?Saya enggak mau bilang lah, tapi dapat diduga demikian. Menurut saya tidak tertutup kemungkinan begitu.
Petugas Satpol PP yang diduga bermain dalam kasus ini apakah banyak?Kalau itu saya enggak tahu pasti, kami susah memperkiraÂkan jumlahnya. Kalau yang kami temukan, masing-masing tempat itu ada 3-4 orang.
Tapi kasus seperti ini bukan sudah lama kali terjadi..Mestinya sudah sangat lama ya, karena banyak dari mereka kan sudah lama juga berjualan di sana. Menurut saya ini sudah jadi suatu hal yang sistemik.
Wilayah yang Anda investigasi semuanya ada pelanggarannya?Di semua kawasan yang kami investigasi ketemu.
Lantas apa tindak lanjut yang Ombusdman lakukan atas temuan ini?Kami kan bukan lembaga pro justisia. Jadi kami cukup berikan kepada yang bersangkutan. Tapi itu juga enggak menujuk pada orang, karena kami bilang ini fenomena, semacam puncak guÂnung es di laut saja. Kalau dibaca kami punya laporan itu jelas kok, inisialnya apa, lalu pangkatnya apa sudah kelihatan. Tinggal mereka yang kejar dong. Kalau kami berikan semuanya, secara etik salah. ***
