Revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak boleh hanya membebani rakyat jelata sehingga meniadakan keadilan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan bahwa dia akan terus menolak revisi UU PNBP selama bertugas di Baleg.
Dia berjanji memperjuangkan agar revisi UU yang sudah diajukan pemerintah sejak tahun 2012 itu bisa sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Semangatnya adalah memperbaiki UU yang sudah ada.
"Memperbaiki bukan sekadar teknisnya bagaimana, tapi juga bisa menghadirkan kedaulatan keuangan kita sebagai suatu bangsa. Bagaimana masalah keuangan ini sesuai perspektif keadilan. Dikatakan di sini bahwa bersifat adil itu tidak diskriminatif," ujar Rieke dalam diskusi publik bertajuk "RUU PNPB Lolos, Rakyat Tambah Beban" di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (1/11).
Rieke menekankan bahwa keadilan yang dia maksud bukan hanya adil bagi pemerintah atau rakyat kecil. Keadilan itu harus dirasakan semua pemangku kepentingan agar tidak ada yang merasa paling terbebani.
"Harus dilihat siapa yang seharusnya terkena PNBP dan mana yang tidak. Tidak bisa pukul rata," ucapnya.
Dia mengaku lebih setuju jika UU PNBP lebih mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, dibebankan kepada perusahaan tambang dan sejenisnya. Menurutnya, hal itu lebih sesuai dengan azas non diskriminatif.
"Betul, harus ada revisi tetapi isinya adalah mengoptimalkan sumber daya alam. PNBP dari sumber daya alam," jelas Rieke.
[ald]
