Rizal Ramli: Jokowi Digerogoti Sri Mulyani

Ekonom senior dan tokoh perubahan, Dr Rizal Ramli, memberi peringatan bahwa beban hidup rakyat akan segera makin berat dan terhimpit.  

Hal ini terkait akan berlangsungnya pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di DPR RI. Rizal mengungkapkan, esensi dari RUU ini adalah rakyat bakal dikenakan berbagai biaya tambahan dalam pelayanan publik oleh negara. Misalnya, saat mengurus surat untuk pernikahan, perceraian, hingga rujuk.

Sedangkan di bidang pendidikan, beban biaya tambahan dikenakan saat orang tua mendaftarkan anak masuk kuliah, hingga saat membayar uang semester. Selain bidang-bidang tadi, masih banyak sektor lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat akan dikenakan beban biaya tambahan.

"’Service charge (biaya pelayanan) seperti ini tidak dibenarkan dan hajat hidup orang banyak akan terkena. Padahal rakyat sudah bayar pajak," kata Rizal Ramli dalam diskusi "RUU PNBP Lolos, Rakyat Tambah Beban", di Hotel Amaris, Tebet, Jakarta Selatan, hari ini (Rabu, 1/11).
 
Rizal pun melayangkan pertanyaan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, soal ke mana saja uang hasil pajak yang dibayar oleh rakyat. Menurutnya, ini semua akal-akalan belaka untuk menutupi pembayaran utang karena target penerimaan pajak yang gagal.

"Sri Mulyani itu belajar dari mana? Pendidikan di luar negeri bebas pajak. Karena mereka mengerti kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan," sindir Rizal.

Dia mencontohkan, pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1800-an memberlakukan land grand, dunia pendidikannya difasilitasi dengan berbagai kebijakan yang benar.

"Langkah-langkah yang tidak benar adalah upaya sistematis untuk menggerogoti elektabilitas Presiden Jokowi. Ini untuk mendongkel. Rakyat dibuat semakin terbebani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani," tegasnya. [ald]