Berita

SPBU Vivo/Net

Politik

BBM Murah Orang Kuat

SELASA, 31 OKTOBER 2017 | 09:20 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

TERBETIK berita pemerintah melalui Menteri ESDM meresmikan depot BBM Murah RON 89 harga lebih murah dari harga premium yang dijual Pertamina.

Bagi pihak konsumen peresmian depot oleh Menteri pasti disambut gembira, namun pertanyaannya kenapa bisa harganya lebih murah? Kenapa Pertamina harganya lebih mahal walaupun sudah disubsidi, ada apa dengan Pertamina.

Pertanyaan tersebut mengelitik bagi saya sebagai pengamat, tentunya pertanyaan harus ada jawabannya.


Jika Pertamina menjual lebih mahal selama ini, logika bisnisnya Pertamina mempunyai keuntungan lebih besar, sekarang dengan adanya swasta yang menjual murah, Pertamina tak perlu lagi mengadakan dan menyalurkan BBM Premium yang harganya ternyata lebih mahal, karena akan kalah dengan swasta, tinggal menyerahkan saja kepada swasta untuk jual BBM PSO, rakyat senang mendapatkan BBM berkualitas lebih baik.

Orang Kuat

Dari info yang saya peroleh swasta tersebut adalah SPBU Vivo milik anak perusahaan minyak asing Vittol,  perusahaan dari Belanda berpatner dengan "orang kuat" di Indonesia dan tokoh yang selama ini dikenal sebagai 'si raja minyak' di zaman Petral, disebut-sebut juga bergabung kakak seorang menteri di Kabinet Kerja.

Sebenarnya pertanyaan belum bisa terjawab secara tuntas, muncul lagi pertanyaan berikutnya kenapa trader swasta asing buka SPBU saja didukung dan diresmikan oleh seorang Menteri ESDM IGN Jonan. Dipihak lain pengolahan minyak mentah dengan kilang mini (mini refinery) yang dimiliki pengusaha asli Indonesia (bukan asing) membayar pajak dan mempunyai dampak lebih sosial dan ekonomi kepada daerah setempat, malah di hajar terus dan tidak mendapatkan dukungan sebagaimana SPBU vivo yang diresmikan seorang Menteri.

Padahal kilang mini swasta milik putra Indonesia berproduksi bisa juga menjual lebih murah, tetapi malah selama ini mendapatkan tekanan yang luar biasa. Jika dikaitkan dengan pertanyaan awal, ternyata banyak pihak yang terganggu dengan kehadiran kilang mini, terutama adalah orang kuat yang mempunyai akses  istimewa terhadap kekuasaan.

Raksasa Dunia?

Kembali ke Pertamina bukankah janji pemerintah Jokowi akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi raksasa dunia? Sampai sekarang belum terlihat kearah tersebut. Apakah sebaiknya pemerintah membebas tugaskan Pertamina untuk menjual BBM jenis Premium, dan membiarkan baik asing maupun kilang mini menjual Premium murah, secara adil tidak menganakemaskan pihak swasta asing beserta orang kuatnya.

Pertanyaan berikut yang harus juga mencari jawab adalah dengan dimunculkannya pihak swasta asing bersama orang kuat, apa disengaja untuk memperlemah Pertamina dengan merebut pasar dalam negeri, sehingga menjadi raksasa dunia menjadi sekadar mimpi.

Sepertinya jawaban sementara adalah terkait momen dimana konstelasi Indonesia sedang memasuki tahun politik, dimana lebih dari 200 pilkada serentak tahun 2018, kemudian pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun 2019, membutuhkan dana politik luar biasa, sehingga kemunculan orang kuat tersebut dikarenakan bisnis minyak memutarkan dana triliunan dengan keuntungan mengiurkan.

Seperti dijelaskan di atas ada banyak pertanyaan tapi hanya sedikit jawaban, persepsi lain diserahkan kepada masing-masing pembaca. [***]

Penulis adalah pengamat kebijakan publik/tokoh pergerakan Gema 77-78

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya