Berita

SPBU Vivo/Net

Politik

BBM Murah Orang Kuat

SELASA, 31 OKTOBER 2017 | 09:20 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

TERBETIK berita pemerintah melalui Menteri ESDM meresmikan depot BBM Murah RON 89 harga lebih murah dari harga premium yang dijual Pertamina.

Bagi pihak konsumen peresmian depot oleh Menteri pasti disambut gembira, namun pertanyaannya kenapa bisa harganya lebih murah? Kenapa Pertamina harganya lebih mahal walaupun sudah disubsidi, ada apa dengan Pertamina.

Pertanyaan tersebut mengelitik bagi saya sebagai pengamat, tentunya pertanyaan harus ada jawabannya.


Jika Pertamina menjual lebih mahal selama ini, logika bisnisnya Pertamina mempunyai keuntungan lebih besar, sekarang dengan adanya swasta yang menjual murah, Pertamina tak perlu lagi mengadakan dan menyalurkan BBM Premium yang harganya ternyata lebih mahal, karena akan kalah dengan swasta, tinggal menyerahkan saja kepada swasta untuk jual BBM PSO, rakyat senang mendapatkan BBM berkualitas lebih baik.

Orang Kuat

Dari info yang saya peroleh swasta tersebut adalah SPBU Vivo milik anak perusahaan minyak asing Vittol,  perusahaan dari Belanda berpatner dengan "orang kuat" di Indonesia dan tokoh yang selama ini dikenal sebagai 'si raja minyak' di zaman Petral, disebut-sebut juga bergabung kakak seorang menteri di Kabinet Kerja.

Sebenarnya pertanyaan belum bisa terjawab secara tuntas, muncul lagi pertanyaan berikutnya kenapa trader swasta asing buka SPBU saja didukung dan diresmikan oleh seorang Menteri ESDM IGN Jonan. Dipihak lain pengolahan minyak mentah dengan kilang mini (mini refinery) yang dimiliki pengusaha asli Indonesia (bukan asing) membayar pajak dan mempunyai dampak lebih sosial dan ekonomi kepada daerah setempat, malah di hajar terus dan tidak mendapatkan dukungan sebagaimana SPBU vivo yang diresmikan seorang Menteri.

Padahal kilang mini swasta milik putra Indonesia berproduksi bisa juga menjual lebih murah, tetapi malah selama ini mendapatkan tekanan yang luar biasa. Jika dikaitkan dengan pertanyaan awal, ternyata banyak pihak yang terganggu dengan kehadiran kilang mini, terutama adalah orang kuat yang mempunyai akses  istimewa terhadap kekuasaan.

Raksasa Dunia?

Kembali ke Pertamina bukankah janji pemerintah Jokowi akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi raksasa dunia? Sampai sekarang belum terlihat kearah tersebut. Apakah sebaiknya pemerintah membebas tugaskan Pertamina untuk menjual BBM jenis Premium, dan membiarkan baik asing maupun kilang mini menjual Premium murah, secara adil tidak menganakemaskan pihak swasta asing beserta orang kuatnya.

Pertanyaan berikut yang harus juga mencari jawab adalah dengan dimunculkannya pihak swasta asing bersama orang kuat, apa disengaja untuk memperlemah Pertamina dengan merebut pasar dalam negeri, sehingga menjadi raksasa dunia menjadi sekadar mimpi.

Sepertinya jawaban sementara adalah terkait momen dimana konstelasi Indonesia sedang memasuki tahun politik, dimana lebih dari 200 pilkada serentak tahun 2018, kemudian pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun 2019, membutuhkan dana politik luar biasa, sehingga kemunculan orang kuat tersebut dikarenakan bisnis minyak memutarkan dana triliunan dengan keuntungan mengiurkan.

Seperti dijelaskan di atas ada banyak pertanyaan tapi hanya sedikit jawaban, persepsi lain diserahkan kepada masing-masing pembaca. [***]

Penulis adalah pengamat kebijakan publik/tokoh pergerakan Gema 77-78

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya