Berita

SPBU Vivo/Net

Politik

BBM Murah Orang Kuat

SELASA, 31 OKTOBER 2017 | 09:20 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

TERBETIK berita pemerintah melalui Menteri ESDM meresmikan depot BBM Murah RON 89 harga lebih murah dari harga premium yang dijual Pertamina.

Bagi pihak konsumen peresmian depot oleh Menteri pasti disambut gembira, namun pertanyaannya kenapa bisa harganya lebih murah? Kenapa Pertamina harganya lebih mahal walaupun sudah disubsidi, ada apa dengan Pertamina.

Pertanyaan tersebut mengelitik bagi saya sebagai pengamat, tentunya pertanyaan harus ada jawabannya.


Jika Pertamina menjual lebih mahal selama ini, logika bisnisnya Pertamina mempunyai keuntungan lebih besar, sekarang dengan adanya swasta yang menjual murah, Pertamina tak perlu lagi mengadakan dan menyalurkan BBM Premium yang harganya ternyata lebih mahal, karena akan kalah dengan swasta, tinggal menyerahkan saja kepada swasta untuk jual BBM PSO, rakyat senang mendapatkan BBM berkualitas lebih baik.

Orang Kuat

Dari info yang saya peroleh swasta tersebut adalah SPBU Vivo milik anak perusahaan minyak asing Vittol,  perusahaan dari Belanda berpatner dengan "orang kuat" di Indonesia dan tokoh yang selama ini dikenal sebagai 'si raja minyak' di zaman Petral, disebut-sebut juga bergabung kakak seorang menteri di Kabinet Kerja.

Sebenarnya pertanyaan belum bisa terjawab secara tuntas, muncul lagi pertanyaan berikutnya kenapa trader swasta asing buka SPBU saja didukung dan diresmikan oleh seorang Menteri ESDM IGN Jonan. Dipihak lain pengolahan minyak mentah dengan kilang mini (mini refinery) yang dimiliki pengusaha asli Indonesia (bukan asing) membayar pajak dan mempunyai dampak lebih sosial dan ekonomi kepada daerah setempat, malah di hajar terus dan tidak mendapatkan dukungan sebagaimana SPBU vivo yang diresmikan seorang Menteri.

Padahal kilang mini swasta milik putra Indonesia berproduksi bisa juga menjual lebih murah, tetapi malah selama ini mendapatkan tekanan yang luar biasa. Jika dikaitkan dengan pertanyaan awal, ternyata banyak pihak yang terganggu dengan kehadiran kilang mini, terutama adalah orang kuat yang mempunyai akses  istimewa terhadap kekuasaan.

Raksasa Dunia?

Kembali ke Pertamina bukankah janji pemerintah Jokowi akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi raksasa dunia? Sampai sekarang belum terlihat kearah tersebut. Apakah sebaiknya pemerintah membebas tugaskan Pertamina untuk menjual BBM jenis Premium, dan membiarkan baik asing maupun kilang mini menjual Premium murah, secara adil tidak menganakemaskan pihak swasta asing beserta orang kuatnya.

Pertanyaan berikut yang harus juga mencari jawab adalah dengan dimunculkannya pihak swasta asing bersama orang kuat, apa disengaja untuk memperlemah Pertamina dengan merebut pasar dalam negeri, sehingga menjadi raksasa dunia menjadi sekadar mimpi.

Sepertinya jawaban sementara adalah terkait momen dimana konstelasi Indonesia sedang memasuki tahun politik, dimana lebih dari 200 pilkada serentak tahun 2018, kemudian pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun 2019, membutuhkan dana politik luar biasa, sehingga kemunculan orang kuat tersebut dikarenakan bisnis minyak memutarkan dana triliunan dengan keuntungan mengiurkan.

Seperti dijelaskan di atas ada banyak pertanyaan tapi hanya sedikit jawaban, persepsi lain diserahkan kepada masing-masing pembaca. [***]

Penulis adalah pengamat kebijakan publik/tokoh pergerakan Gema 77-78

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya