Berita

Darmadi Durianto/Net

Bisnis

Menteri Rini Harus Jelaskan Soal Ketidakwajaran Bonus Tantiem PLN

SENIN, 30 OKTOBER 2017 | 22:35 WIB | LAPORAN:

Kalangan dewan curiga ada pembagian bonus tidak wajar di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diterima direksi dan karyawan BUMN.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menegaskan, pihaknya pun akan memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjelaskan mekanisme penetapan pemberian bonus direksi dan karyawan di jajaran BUMN.

Penjelasan Menteri Rini perlu didengar lantaran ada direksi BUMN yang menerima tantiem ataupun bonus kinerja di tahun 2016 tidak wajar.


Dia lalu menyoroti pembagian bonus dividen di Perusahaan Pembangkit Listrik Negara (PLN) yang diduga menerima bonus lebih besar dari tahun lalu sebesar Rp 3,3 Triliun untuk kinerja tahun 2016.

Perlu diketahui, PLN berdasarkan Rencana Kerja dan ANggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun 2015 menganggarkan untuk pemberian insentif/bonus atau tantiem kinerja untuk Direksi , Dewan KOmisaris dan Pegawai PLN sebesar Rp 3,3 Triliun. Dari total tersebut, direksi dan komisaris menerima Rp 250 milyar atau ¼ triliun. Bonus ini dibayarkan pada Oktober 2016 lalu.

"Menurut saya (Direksi) PLN perlu dipanggil untuk menjelaskan dasar penentuan besarnya bonus tersebut. Tidak hanya PLN, tapi bagaimana kebijakan Kementerian BUMN dalam menetapkan besarnya bonus,” kata Darmadi, dalam perbincangan, Senin malam (30/10).

Menurut dia, sejatinya pemberian bonus atau tantiem di direksi jajaran BUMN didasarkan pada laba bersih perusahaan. Namun menurutnya, pemberian bonus menjadi aneh jika perusahaan pelat merah seperti PLN mampu bagi-bagi bonus ke jajaran direksi, komisaris dan karyawannya lebih dari Rp 3,3 Triliun, sementara PLN sendiri mengalami penurunan kinerja di tahun 2016.

"Nah tentu PLN harus menjelaskan secara transparan soal tantiem ini mengingat PLN mengalami penurunan laba tahun 2016 yang sangat signifikan. Laba bersih PLN tahun 2016 adalah sebesar Rp 10,5 Triliun, jika benar bagi bonus Rp 3,3 Triliun, tentu angkanya 33 persen (dari keuntungan). Ini tentu angka yang sangat tidak masuk akal,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang pejabat di PLN yang meminta namanya tidak disebutkan mengakui jika laba yang diterima PLN tahun ini lebih besar dari tahun lalu yang jumlahnya mencapai Rp 3,5 triliun. Keyakinannya itu berdasarkan jumlah bonus yang diterima tahun ini sebesar 10 kali gaji pokok.

"Tahun lalu itukan memang bonusnya (Tantiem) Rp 3,5 triliun, nah tahun ini melonjak hampir dua kali lipat. Kenapa dua kali lipat, karena tahun lalu saja itu karyawan PLN terima  6 kali gaji pokok. Nah tahun ini terima 10 kali dari gaji pokok,” katanya.

Karena itu, dia meyakini ada lonjakan bonus yang diterima karyawan dan direksi PLN dari tahun sebelumnya yang totalnya mencapai Rp 3,5 triliun.

"Sebenarnya kalau dihitung-hitung total bonus yang diterima seluruh pegawai PLN di seluruh Indonesia jumlahnya bisa mencapai RP 4 Triliun. Sekarang jadi pertanyaan, direksi dapat berapa?,” heran dia.

Dia pun curiga bonus yang diterima PLN tahun ini jauh dari ambang kewajaran. Padahal harusnya sesuai aturan, bonus yang diterima itu tidak melebihi 20 persen dari keuntungan bersih.

"Pertanyaanya, 10,7 triliun keuntungan itu apa betul keuntungan real PLN. Yang lebih aneh, bonus ini cair setelah direksi lakukan pertemuan dengan serikat pekerja PLN pada Kamis malam di Senayan City,” tambah dia.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda mengakui, pihaknya melakukan pertemuan dengan Dirut PLN di Senayan City pada kamis malam lalu, sehari sebelum bonus pegawai PLN cair. Hanya saja dia tidak tahu persis seperti apa pertemuan tersebut karena tidak hadir dalam acara tersebut.

"Tapi soal Tantiem direksi memang kita belum dapat angkanya namun memang sudah lama dibayar isunya. Tapi kalau pegawai kemarin tanggal 26 (Jumat, 27/10). Cuma perhitungan bonus ini ternyata nggak jelas, ada yang dapat kecil, malah saya ini tidak dapat sama sekali. Sekarang PLN tertutup. Jadi tidak transparan,” katanya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya