Berita

Darmadi Durianto/Net

Bisnis

Menteri Rini Harus Jelaskan Soal Ketidakwajaran Bonus Tantiem PLN

SENIN, 30 OKTOBER 2017 | 22:35 WIB | LAPORAN:

Kalangan dewan curiga ada pembagian bonus tidak wajar di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diterima direksi dan karyawan BUMN.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menegaskan, pihaknya pun akan memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjelaskan mekanisme penetapan pemberian bonus direksi dan karyawan di jajaran BUMN.

Penjelasan Menteri Rini perlu didengar lantaran ada direksi BUMN yang menerima tantiem ataupun bonus kinerja di tahun 2016 tidak wajar.


Dia lalu menyoroti pembagian bonus dividen di Perusahaan Pembangkit Listrik Negara (PLN) yang diduga menerima bonus lebih besar dari tahun lalu sebesar Rp 3,3 Triliun untuk kinerja tahun 2016.

Perlu diketahui, PLN berdasarkan Rencana Kerja dan ANggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun 2015 menganggarkan untuk pemberian insentif/bonus atau tantiem kinerja untuk Direksi , Dewan KOmisaris dan Pegawai PLN sebesar Rp 3,3 Triliun. Dari total tersebut, direksi dan komisaris menerima Rp 250 milyar atau ¼ triliun. Bonus ini dibayarkan pada Oktober 2016 lalu.

"Menurut saya (Direksi) PLN perlu dipanggil untuk menjelaskan dasar penentuan besarnya bonus tersebut. Tidak hanya PLN, tapi bagaimana kebijakan Kementerian BUMN dalam menetapkan besarnya bonus,” kata Darmadi, dalam perbincangan, Senin malam (30/10).

Menurut dia, sejatinya pemberian bonus atau tantiem di direksi jajaran BUMN didasarkan pada laba bersih perusahaan. Namun menurutnya, pemberian bonus menjadi aneh jika perusahaan pelat merah seperti PLN mampu bagi-bagi bonus ke jajaran direksi, komisaris dan karyawannya lebih dari Rp 3,3 Triliun, sementara PLN sendiri mengalami penurunan kinerja di tahun 2016.

"Nah tentu PLN harus menjelaskan secara transparan soal tantiem ini mengingat PLN mengalami penurunan laba tahun 2016 yang sangat signifikan. Laba bersih PLN tahun 2016 adalah sebesar Rp 10,5 Triliun, jika benar bagi bonus Rp 3,3 Triliun, tentu angkanya 33 persen (dari keuntungan). Ini tentu angka yang sangat tidak masuk akal,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang pejabat di PLN yang meminta namanya tidak disebutkan mengakui jika laba yang diterima PLN tahun ini lebih besar dari tahun lalu yang jumlahnya mencapai Rp 3,5 triliun. Keyakinannya itu berdasarkan jumlah bonus yang diterima tahun ini sebesar 10 kali gaji pokok.

"Tahun lalu itukan memang bonusnya (Tantiem) Rp 3,5 triliun, nah tahun ini melonjak hampir dua kali lipat. Kenapa dua kali lipat, karena tahun lalu saja itu karyawan PLN terima  6 kali gaji pokok. Nah tahun ini terima 10 kali dari gaji pokok,” katanya.

Karena itu, dia meyakini ada lonjakan bonus yang diterima karyawan dan direksi PLN dari tahun sebelumnya yang totalnya mencapai Rp 3,5 triliun.

"Sebenarnya kalau dihitung-hitung total bonus yang diterima seluruh pegawai PLN di seluruh Indonesia jumlahnya bisa mencapai RP 4 Triliun. Sekarang jadi pertanyaan, direksi dapat berapa?,” heran dia.

Dia pun curiga bonus yang diterima PLN tahun ini jauh dari ambang kewajaran. Padahal harusnya sesuai aturan, bonus yang diterima itu tidak melebihi 20 persen dari keuntungan bersih.

"Pertanyaanya, 10,7 triliun keuntungan itu apa betul keuntungan real PLN. Yang lebih aneh, bonus ini cair setelah direksi lakukan pertemuan dengan serikat pekerja PLN pada Kamis malam di Senayan City,” tambah dia.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda mengakui, pihaknya melakukan pertemuan dengan Dirut PLN di Senayan City pada kamis malam lalu, sehari sebelum bonus pegawai PLN cair. Hanya saja dia tidak tahu persis seperti apa pertemuan tersebut karena tidak hadir dalam acara tersebut.

"Tapi soal Tantiem direksi memang kita belum dapat angkanya namun memang sudah lama dibayar isunya. Tapi kalau pegawai kemarin tanggal 26 (Jumat, 27/10). Cuma perhitungan bonus ini ternyata nggak jelas, ada yang dapat kecil, malah saya ini tidak dapat sama sekali. Sekarang PLN tertutup. Jadi tidak transparan,” katanya. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya