Berita

Net

Hukum

Pabrik Kembang Api Pekerjakan Anak, Kemenaker Harus Usut Tuntas

SENIN, 30 OKTOBER 2017 | 06:56 WIB | LAPORAN:

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memeriksa izin PT Panca Buana Cahaya Sukses yang menaungi pabrik kembang api yang terbakar di Kosambi, Tangerang. Menyusul temuan adanya pekerja di bawah umur yang menjadi pekerjanya.

"Kementerian Tenaga Kerja harus melakukan evaluasi dan mengecek perizinan pabrik kembang api itu secara langsung. Pabrik tersebut ternyata banyak mempekerjakan pekerja di bawah umur dan lokasi pabrik yang tidak sesuai karena jarak yang dekat dengan pemukiman warga dan fasilitas pendidikan," jelas Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong kepada wartawan, Senin (30/10).

Dia mendorong agar Kemenaker dapat saling komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan serta aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus kebakaran pabrik kembang api yang menewaskan 47 orang tersebut. Mengingat banyak korban dari peristiwa itu adalah anak di bawah umur dan perempuan.


"Banyak korban dari peristiwa tersebut anak dibawah umur dan perempuan, Kemenaker harus melalukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait karena banyak yang dilanggar baik dari sisi perizinan dan standar keamanan pabrik itu," ujar Ali Taher.

Pada Kamis pagi (26/10), gudang dan pabrik kembang api meledak di Kompleks Pergudangan 99, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten meledak dan terbakar habis. Peristiwa itu mengakibatkan 47 orang tewas dan 46 lainnya mengalami luka-luka. Polisi menginformasikan pabrik tersebut memiliki 103 karyawan. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya