Berita

Foto/Net

Politik

Partai Idaman: KPU Tidak Adil Dan Diskriminatif

SABTU, 28 OKTOBER 2017 | 16:50 WIB | LAPORAN:

. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlaku tidak adil dan diskriminatif terhadap Partai Islam Damai Aman (Idaman).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Idaman, Ramdansyah menilai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU belum siap dan tidak sepenuhnya berjalan baik.

Ramdansyah mengungkapkan partainya tidak lolos pada tahap pendaftaran dikarenakan data yang dimasukkan ke dalam Sipol tidak lengkap. Sementara itu dikatakannya ada sejumlah partai lain yang tidak lengkap, akan tetapi diloloskan oleh KPU.


"Kami bertanya-tanya, ada perlakuan berbeda. Ada asas penyelenggaraan pemilu yang dilanggar dalam prinsip keadilan," ujar Ramdansyah saat diskusi di Warung Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (28/10).

Dia pun mengatakan, setelah dinyatakan tidak lolos pada tahap pendaftaran oleh KPU, partai besutan Rhoma Irama itu langsung menelusuri Sipol dan mengkoreksi berupa data di dalamnya. Lalu kemudian membandingkan dengan sejumlah parpol yang lolos pendaftaran.

Untuk diketahui setidaknya ada tiga partai politik yang sudah malang melintang di DPR dianggap lolos verifikasi, padahal setelah dicek kembali, datanya tidak sesuai.

"Misalnya di Sulawesi Tengah ternyata ada data kosong pas diklik. Itu sekadar asal upload. Ketika kota buka di Papua Barat, dokumennya kosong, blank, tapi dia lolos," kata Ramdansyah dengan tidak menyebut partainya.

Atas dasar hal itu, Partai Idaman melaporkan dugaan pelanggaran administrasi KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dan Partainya telah mendapatkan surat registrasi laporan pada Jumat (27/10).

Namun demikian, Ramdansyah mengakui bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sipol belum lengkap. Partainya terkendala membuat rekening atas nama partai, sehingga di beberapa daerah data tersebut kosong. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya