Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengaku siap mendukung digitalisasi dalam perkembangan infrastruktur logistik dalam negeri. Hal itu sebagai bentuk upaya ALFI dalam menyukseskan program kemaritiman yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Kita bisa lihat pentingnya sektor logistik dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dari 16 paket deregulasi yang dikeluarkan terdapat lima regulasi yang berkaitan di bidang logistik. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut, namun itu semua belum cukup menyelesaikan permasalahan sesungguhnya yang ada di lapangan," jelas Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/10).
Menurutnya, saat ini para pelaku logistik nasional masih sibuk dengan perbedaan masing- masing, padahal negara-negara tetangga tengah bekerja cepat untuk membangun daya saing. Seharusnya, pelaku logistik memikirkan upaya untuk mendorong biaya logistik dari 23,7 persen pada tahun ini menjadi 19 persen di tahun 2019.
"Kalau kita bergerak dengan infrastruktur bisa menjadi 21 persen pada tahun 2019 tapi kalau dengan bekerja bisa mencapai 19 persen. Sebetulnya hal ini telah dipetakan oleh Pak Jokowi. Jadi pertanyaannya apa kita bisa mewujudkannya, semua kembali di tingkat implementasi," terang Yukki yang juga menjabat ketua Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA).
Selain itu, reformasi di bidang logistik masih harus dilanjutkan, yakni harmonisasi regulasi, pembangunan infrastruktur, informasi teknologi, kebijakan fiskal, moneter, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Jadi, kalau kita bicara mengenai logistik maka harus bersinggungan pula dengan masalah supply chain dan konektivitas berdasarkan multimoda. Oleh sebab itu, pelaku logistik perlu untuk bekerja lebih keras bukan hanya sekedar bergerak. Dengan bekerja sesuai instruksi Pak Jokowi pastinya akan menghasilkan infrastruktur yang baik juga tepat dan mempunyai daya saing di tingkat regional maupun global," pungkas Yukki.
[wah]
