Berita

Foto/Net

Bisnis

BBM Satu Harga Jangkau 26 Titik

SELASA, 24 OKTOBER 2017 | 09:19 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sejak diluncurkan pertengahan 2016 lalu, sampai saat ini, program bahan bakar minyak (BBM) satu harga ter­catat telah berhasil menjang­kau 26 titik daerah pedalaman dan terluar.

"Kita harapkan BBM satu harga ke depan bisa dinikmati saudara-saudara kita di wilayah terluar yang belum terjangkau," kata Wakil Men­teri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, pemerin­tah menargetkan bisa mem­bangun 150 lembaga penyalur hingga 2019 untuk menyalurkan BBM satu harga. Dari 150 lembaga penyalur tersebut, 33 di antaranya di Papua.


Arcandra mengaku senang program distribusi BBM satu harga berjalan lancar. Karena, dengan adanya program ini, masyarakat Papua di peda­laman bisa membeli BBM jenis premium dengan harga Rp 6.450 per liter dan jenis solar Rp 5.150 per liter. Pa­dahal, sebelumnya mereka harus merogoh Rp 100 ribu per liter.

"Program BBM satu harga memang bertujuan memberi­kan keadilan pada penduduk di pelosok Indonesia. Kini, penduduk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bisa menikmati BBM yang harganya sama dengan di Jawa dan wilayah Indonesia lainnya," katanya.

Arcandra memastikan, pro­gram BBM satu harga memi­liki peta jalan (roadmap ) yang sangat baik. Pertama, seperti tertuang dalam Pasal 4 Pera­turan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Per­cepatan Pemberlakuan Satu Harga oleh Direktur Jenderal untuk menetapkan lokasi ter­tentu.

Kedua, mengidentifikasi 237 Kabupaten/Kota berdasarkan koordinasi bersama Kemen­terian/Lembaga terkait, serta pemerintah kabupaten dan kota pada 19 Desember 2016. Selanjutnya tahap ketiga, memperhatikan 122 daerah tertinggal dan 43 daerah ter­depan atau terluar.

Arcandra menyebutkan, pada 23 Januari 2017, pemerintah telah menetapkan lokasi tertentu di 148 Kabu­paten untuk pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan.

"Target tahun ini, ada 54 pe­nyalur, dan sudah beroperasi 26 penyalur sampai dengan 16 Oktober 2017. Ini merupakan pendirian lembaga penyalur oleh pemerintah," pungkas Arcandra. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya