Meredup setelah isu impor senjata tamat, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali manggung. Namanya kembali jadi sorotan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, setelah dikabarkan ditolak Amerika Serikat.
Dikabarkan bahwa Gatot sedianya akan terbang ke AS menggunakan pesawat Emirates EK 0357 pada Sabtu sore, kemarin. Namun, sesaat sebelum jadwal penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, pihak maskapai menginformasikan bahwa Gatot dilarang masuk AS. Penolakan ini diinstruksikan langsung oleh otoritas dalam negeri AS, lebih tepatnya U.S. Customs and Border Protection.
Hanya dalam waktu singkat, kabar tersebut mendapat sorotan dan respons dari otoritas terkait. Tak ingin menjadi liar, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto buru-buru menggelar keterangan pers di kantornya.
Kepada wartawan, Wuryanto membenarkan kabar yang telah beredar luas tersebut. a bercerita, Gatot bersama istri sedianya akan terbang ke AS menggunakan pesawat maskapai Emirates di Bandara Soekarno-Hatta, pada Sabtu sore. Kedatangan Gatot ke ASitu untuk menghadiri acara pertemuan para Panglima atau
Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23 dan 24 Oktober ini di Washington DC, AS.
Untuk keperluan itu, kata Wuryanto, Panglima beserta isteri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection.
Padahal menurut Wuryanto, Gatot mendapat undangan secara resmi yang dikirim panglima angkatan bersenjata AS Jenderal Joseph F. Dunford Jr. "Panglima mengirim surat balasan tersebut karena menghormati Jenderal Joseph F. Dunford Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo," kata Wuryanto.
Menanggapi peristiwa tersebut, kata Wuryanto, Jenderal Gatot telah melapor kepada Presiden Jokowi melalui ajudan, Menteri Luar Negeri dan Menko Polhukam, serta berkirim surat kepada Joseph Dunford. Saat ini, kata Wuryanto, Gatot masih menunggu penjelasan atas insiden ini.
"Karena itu Panglima beserta isteri dan delegasi memutuskan tidak akan menghadiri undangan Pangab Amerika Serikat sampai ada penjelasan resmi dari pihak Amerika," tegasnya. Apalagi, lanjut dia, bukan kali pertama Jenderal Gatot mengunjungi Joseph Dunfort. Menurut laporan
US Department of Defense, pada Februari 2016 keduanya bertemu di Pentagon.
Kementerian Luar Negeri cepat bergerak merespons pengaduan Gatot tersebut. Dijelaskan bahwa Menlu Retno Marsudi langsung mengontak Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan untuk mengkonfirmasi kabar ini.
Sore hari, Kedubes AS untuk Indonesia menyampaikan keterangan mengenai insiden ini. Dalam rilis yang beredar disebutkan bahwa benar Pangab AS mengundang Panglima dalam acara pertemuan para Panglima di AS dan perjalanan Gatot tidak bisa dilakukan sebagaimana direncanakan.
Atas kejadian itu, "Dubes Joseph Donovan disebutkan telah menyampaikan permintaan maaf kepada ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanan Jenderal Gatot," demikian pernyataan Kedubes AS untuk Indonesia. Sayangnya, Kedubes AS tidak menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan Gatot ditolak masuk.
Pengamat Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyampaikan respons Kemenlu dalam hal ini sudah tepat. Dia bilang, permasalahan ini bila tidak ditanggapi secara tepat oleh pemerintah AS akan berakibat pada hubungan Indonesia-AS.
"Bagaimana mungkin seorang pejabat resmi yang mendapat undangan resmi dari mitranya ditolak untuk bisa datang meski visa telah didapat," kata Hikmahanto, kepada
Rakyat Merdeka tadi malam.
Terlebih lagi pemberitahuan tidak diberikan melalui saluran resmi melainkan melalui pemberitahuan maskapai yang akan dinaiki oleh Panglima TNI. Menurut dia, bila Pemerintah tidak mendapat klarifikasi yang memadai maka wajib melakukan protes yang sangat keras. "Bila perlu memanggil pulang Dubes Indonesia untuk berkonsultasi. Bila juga tidak diindahkan bukannya tidak mungkin pemerintah melakukan pengusiran atau persona non grata terjadap diplomat AS di Indonesia," ucapnya. Sambil menunggu klarifikasi dari AS, ia meminta publik bersabar dan tidak reaktif serta memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah menjaga kehormatan negara di mata negara lain.
Pengamat politik Yunarto Wijaya minta hal ini tak perlu dibesar-besarkan. Alasannya, karena hal ini bisa digunakan Gatot sebagai kesempatan kampanye alias manggung jelas Pilpres 2019. "Visa ditolak ya langsung check ada masalah apa. Nggak perlu heboh kita harus protes buat colongan bikin trending topic untuk kampanye," kata Yunarto lewat akun Twitter @yunartowijaya.
Di luar urusan diplomatik dua negara, kabar penolakan ini membuat nama Gatot kembali manggung menghiasi berbagai media nasional. Pengamat politik Yunarto Wijaya minta hal ini tak perlu dibesar-besarkan. "Visa ditolak ya langsung check ada masalah apa. Nggak perlu heboh kita harus protes, buat colongan bikin trending topic untuk kampanye," kata Yunarto lewat akun Twitter @yunartowijaya.
Kabar ini juga ramai diberitakan media luar negeri.
The Sydney Morning Herald menyebut, penolakan AS dipicu oleh komentar Gatot yang mencurigai keberadaan pasukan Marinir AS di Darwin, Australia. Terlebih titik itu memperlihatkan jarak yang dekat dengan Papua Barat dan blok gas raksasa Masela.
"Saya sebagai komanda TNI harus bertanya-tanya, apa maksudnya. Mengapa tidak di Filipina? Mereka memiliki basis di sana. Tidak masalah, tapi itu Darwin," ucap Gatot.
Sejak setahun ke belakang, nama Gatot memang kerap menghiasi kepala berita media massa dengan sejumlah manuver Gatot yang menuai polemik.
Beberapa manuver Gatot yang menuai kontroversi antara lain keputusannya untuk menghentikan kerja sama militer dengan Australia dan komentarnya terhadap aksi raksasa 212. Manuver lainnya adalah aksi Gatot membacakan puisi karya Denny JA berjudul
Bukan Kami Punya yang berisi sindiran terhadap pemerintah di acara rapimnas Golkar.
Selain itu instruksi Gatot kepada prajurit TNI dan ajakan kepada masyarakat untuk menonton film
G30S/ PKI. Dan yang relatif paling anyar adalah omongannya soal pengadaan senjata oleh institusi bukan TNI.
Mungkin gara-gara berbagai manuver inilah, dalam sejumlah survei, nama Gatot berkibar sebagai salah satu yang potensial menjadi cawapres Jokowi. Pada survei Indikator Politik Indonesia, Gatot dipilih 10 persen responden untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres nanti. Sementara di simulasi yang digelar Roda Tiga Konsultan, pasangan Jokowi-Gatot dipilih 34,5 persen responden, sedikit di bawah pasangan Jokowi yang memperoleh 37,4 persen responden. ***
