Terkait rencena pembenÂtukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), bekas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan, Presiden Jokowi belum menentukan sikap. Namun, menurut Johan, Presiden tidak mempermasalahÂkan usulan Kapolri Jenderal Tito karnavian itu. Pasalnya Presiden Jokowi memang terus berupaya ingin memperkuat upaya pemerintah memberantas koruÂpsi. Berikut pernyataan lengkap Johan Budi;
Bagaimana sikap Presiden mengenai usulan pembentuÂkan Densus Tipikor?
Gini ya, jadi sebenarnya conÂcern Presiden (Jokowi) itu adaÂlah dalam upaya pemberantasan korupsi. Itu harus diperkuat, kemudian dipercepat. Jadi upaya pemberantasan korupsi itu harus cepat dan masif, kira-kira begitu. Lalu sinergi yang dilakukan oleh Polri, Kejaksaan Agung dan KPK dalam konteks ini, jadi kira-kira gambarannya seperti itu.
Kalau Presiden concern dengan pemberantasan koÂrupsi, mengapa Wapres Jusuf Kalla sudah menyatakan tidak setuju dengan pembentukan Densus Tipikor?
Kalau Presiden concern dengan pemberantasan koÂrupsi, mengapa Wapres Jusuf Kalla sudah menyatakan tidak setuju dengan pembentukan Densus Tipikor? Oh bukan (sikap Presiden) itu. Itu kan sikap dari Pak JK (Jusuf Kalla), itu yang disampaikan oleh Pak JK, nanti biasanya kalau begini-begini itu pasti disÂampaikan dalam sidang kabinet, nanti dibicarakan itu. Jadi beÂlum ada keputusan apapun dari Presiden terkait Densus Tipikor, nanti dibahas di sidang kabinet terbatas.
(Densus Tipikor) ini kan usuÂlan dari Polri, maka nanti Polri akan memberikan paparan, di situ juga ada stakeholder yang lain seperti Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Nah nanti di sidang kabinet terbatas itulah diputuskan. Kalau sekaÂrang ini memang belum dipuÂtuskan, karena belum ada rapat terbatas soal itu. Sehingga belum bisa disimpulkan, (Presiden) setuju atau tidak setuju.
Jadi ini masih sekadar usuÂlan dari Polri saja? Ya ini masih menjadi usulan saja, belum dibahas di rapat kabinet. Tapi sekali lagi, memÂbentuk Detasemen itu sendiri kan memang kewenangan di Polri ya, tapi karena usulan ini juga melibatkan yang lain, baik itu Kejaksaan Agung dan KPK, maka itu kemudian seharusnya dibawa ke rapat kabinet.
Apakah nanti ketika rapat kabinet juga membahas angÂgaran pembentukan Densus Tipikor secara detail? Terkiat anggaran juga soalnya, karena nanti pasti akan dibaÂhas juga dengan Kementerian Keuangan. Nah, hingga saat ini rencana rapat kabinet yang khusus untuk membahas Densus Tipikor ini belum ada, belum dilakukan. Saya kira cukup clear ya.
Sejauh ini sudah ada komuÂnikasi antara Kapolri dengan Presiden mengenai usulan pembentukan Densus Tipikor ini? Saya pernah mendengar meÂmang Pak Kapolri sudah meÂlaporkan kepada Presiden.
Nah, sekali lagi concern Presiden adalah Densus Antikorupsi ini nantinya harus bisa mempercepat upaya pemberanÂtasan korupsi. Yang kedua, juga harus ada sinergitas antara Polri, KPK, dan Kejaksaan.
Mengenai kekhawatiran Densus Tipikor akan melemahkan KPK bagaimana? Kalau menurut penjelasan Pak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) kan tidak, namun dalam rangka untuk memÂperkuat (pemberantasan koÂrupsi), dan sinergi itu digarisÂbawahi oleh Kapoilri. Ini saya baca. ***
