Rembuk Nasional, Wadah Masyarakat Evaluasi Kinerja Jokowi-JK

Pembangunan yang tengah gencar dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK tentu membutuhkan pandangan dari masyarakat dan kalangan intektual. Atas alasan itu, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengelar Rembuk Nasional 2017.

Ketua Panitia Pelaksana Rembuk Nasional 2017, Firdaus Ali menjelaskan bahwa melalui Rembuk Nasional ini, pemerintah membuka diri dan meminta agar kinerja yang dilakukan dikritisi. Hal tersebut demi memastikan rencana dan program kerja yang disiapkan mampu semaksimal mungkin mencapai target yang direncanakan.  

"Ini juga wujud kesadaran Pemerintahan Jokowi-JK bahwa dinamika pembangunan yang menderu saat ini tetap membutuhkan pandangan-pandangan segar yang korektif, agar guliran pembangunan tetap berada pada rel yang sudah kita sepakati bersama," ujarnya dalam jumpa pers, di Kantor Wantimpres, Jakarta, Minggu (22/10).

Sementara itu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah harus terus dikontrol, dikritik, dan dikoreksi. Sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan tujuan menyejahterakan rakyat.

"Karena itu sejak tahun pertama, sudah membuka forum yang dinamakan rembuk nasional sebagai wahana untuk memperoleh masukan, saran, kritik, kontrol dan menjaring gagasan baru atas pembangunan yang dilakukan," jelas Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017.

Wantimpres telah tiga kali menggelar Rembuk Nasional. Adapun Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema 'Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat' ini berbeda dari dua rembuk sebelumnya. Kali ini, rembuk nasional didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi  terpilih di 14 Provinsi. Rembuk melibatkan dunia akademisi, kalangan intelektual, pelaku usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terdampak pembangunan seperti petani dan nelayan.

Rembuk Nasional 2017 akan menelaah secara objektif dan partisipatif atas capaian pemerintah yang termaktub dalam Nawacita, hingga aplikasinya dalam RPJMN 2015-2019, serta rencana strategi kementerian, dan lembaga negara. Hasilnya, akan diserahkan secara langsung pada Presiden Joko Widodo pada Senin (23/10). [ian]