Berita

Reklamasi/Net

Politik

Reklamasi Dilanjutkan, HMI Minta Jokowi Copot Menteri Luhut

MINGGU, 22 OKTOBER 2017 | 16:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Reklamasi Teluk Jakarta merupakan bentuk perampasan ruang laut untuk kepentingan kantong-kantong pribadi dan perampasan laut demi kepentingan bisnis.

Begitu kata Ketua bidang Lingkungan Hidup Cabang Jakarta Pusat Utara, Fadli R dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (22/10).

Menurutnya, reklamasi juga telah menghilangkan ruang aktivitas nelayan dalam mencari ikan dan menghilangkan fishing ground ikan.


"Belum lagi ditambah dengan besarnya dampak negatif reklamasi terhadap ekosistem. Bisa disebut ini merupakan bentuk kejahatan lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan warga sekitar dan nelayan," ujarnya.

Fadli menjabarkan bahwa pada tahun 1995 proyek reklamasi telah menggusur 10 ribu nelayan. Kemudian di tahun 2003 proyek ini kembali menggusur sebanyak 23.100 warga, dengan rincian 21.000 penangkap ikan, 2.000 petani kerang hijau, dan 100 petambak.

"Adapun pada tahun 2016 reklamasi Teluk Jakarta berpotensi akan menggusur 17.000 nelayan," jelasnya.

Fadli menyesalkan proyek ini dilanjutkan. Apalagi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan belum membeberkan hasil kajian yang menjadi alasan dirinya mencabut moratorium reklamasi.

"Seharusnya hasil kajian yang selalu menjadi alasan LBP itu disampaikan di hadapan publik, sehingga masyarakat tahu," sambung Fadli.

Fadli menegaskan bahwa HMI yang tergabung dalam Komite Penyelamatan Teluk Jakarta akan terus mengawal dan menolak pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta dan menagih janji Anies-Sandi saat kampanye.

Selain itu, HMI menuntut Presiden Jokowi segera mengeluarkan Keppres yang menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

"Kami juga menuntut Presiden segera copot Menko Maritim dan Meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera cabut izin lingkungan proyek reklamasi Teluk Jakarta," tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya