Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersinergi mengampanyekan optimalisasi gerakan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).
BAZNAS mengundang pembicara dari instansi terkait sebagai narasumber utama seperti pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
"Ini untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat di kementerian dan lembaga negara, BUMN dan swasta," ujar Kepala Divisi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas, Faisal Qosim di Jakarta, Minggu (22/10).
Dia menambahkan, pelatihan manajemen zakat diharapkan bisa membawa informasi dan semangat kebangkitan zakat di lingkungan pengelola UPZ.
"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini semakin menyadarkan umat menunaikan zakat ke lembaga resmi, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di negeri ini lancar dan sukses," ujar alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, ini.
Dalam kesempatan tersebut, Syafatul Arief dari Subdit PPh Badan Direktorat Peraturan Perpajakan IImenyampaikan presentasi materi bertajuk "Perlakuan Perpajakan Terhadap Zakat". Kemudian, Kepala Subdit PPh Badan Ditjen Pajak Ary Festanto tampil dengan makalah "Zakat Pengurang Penghasilan Terkena Pajak".
Ary menjelaskan, regulasi telah mengatur bahwa zakat dapat dijadikan pengurang penghasilan terkena pajak.
"Ini bentuk rangsangan yang diberikan pemerintah agar masyarakat tergerak hatinya menunaikan zakat. Tapi harus diingat, para muzaki harus membayar zakat ke instansi legal sesuai undang-undang. Yaitu melalui lembaga yang diakui negara, diantaranya adalah Baznas," kata Ary.
Menurut dia, dengan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) saat membayar zakat melalui Baznas, maka bukti setornya bisa dijadikan instrumen pengurang penghasilan terkena pajak.
"Bukti pembayaran tersebut dilampirkan saat membayar pajak penghasilan, hal ini berlaku untuk perorangan dan badan," ucapnya.
[wid]
