Berita

Emerson Yuntho/Net

Hukum

ICW: Anggaran KPK Saja Tidak Sebesar Densus Tipikor

SABTU, 21 OKTOBER 2017 | 22:50 WIB | LAPORAN:

. Anggaran sebesar Rp 2,6 triliun yang diajukan Polri untuk Detasemen Khusus Anti Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri dinilai terlampau "wah".

"Ini angka yang cukup fantastis," ujar Koordinator Divisi Monitoring Peradilan dan Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dalam diskusi bertajuk 'Perlukah Densus Tipikor?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10).

Padahal, menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki semua kewenangan seperti pencegahan, penindakan, kemudian juga monitoring, koordinasi, supervisi saja tidak mengajukan anggaran sebesar itu.


"Biayanya enggak sampai sekian besar seperti yang digagas oleh kepolisian," tegasnya.

Anggaran untuk KPK pada 2017 sebesar Rp 734,2 miliar. Anggaran ini turun Rp 250 miliar dibandingkan dengan anggaran 2016 sebesar Rp 991,8 miliar. Penurunan anggaran disebabkan oleh program efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian sebelumnya mengungkapkan bahwa anggaran Rp 2,6 triliun untuk Densus Tipikor Polri terdiri dari uang belanja pegawai 3.560 personil, belanja barang senilai Rp 359 miliar dan belanja modal senilai Rp 1,55 triliun.

Emerson nampaknya tidak yakin bahwa anggaran yang dibutuhkan oleh Densus Tipikor Polri sedemikian besar.

"Karena memang kalau dilihat dari kebutuhannya, mereka akan merekrut sekitar tiga ribu orang yang itu juga jadi pertanyaan. Apakah betul kebutuhannya segitu atau jauh lebih kecil dari itu?" ungkapnya. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya