Ekonom senior, Rizal Ramli, memberikan komentar atas prestasi dan kelemahan Pemerintahan Joko Widodo yang pada Jumat kemarin tepat berusia 3 tahun.
Menurut dia, sejak awal Jokowi memerintah, sudah ada tiga defisit yang terjadi yaitu current account, balance of payment dan anggaran. Tiga defisit itu terjadi karena masa pemerintahan sebelumnya tidak mengurus ekonomi makro dengan baik.
"Masuknya (Jokowi) tidak beruntung, untuk kembalikan on track butuh waktu cukup lama," jelas Rizal.
Di sisi lain, Rizal tidak menutup mata terhadap prestasi Jokowi membangun infrastruktur di banyak tempat, terutama di luar Pulau Jawa dengan biaya rata-rata setengah dari biaya pemerintahan sebelumnya.
"Kalau ditanya prestasinya apa, tentu infrastruktur. Tidak bisa dibantah, dia membangun di banyak tempat, di luar Pulau Jawa dengan biaya rata-rata setengah dari pemerintah sebelumnya," ujar mantan Menko Perekonomian itu.
Dia akui, manfaat ekonomis pembangunan infrastruktur di luar Jawa baru terasa pada 5-10 tahun mendatang. Sedangkan, pembangunan infrastruktur di Jawa akan langsung terasa.
"Tapi itu pilihan Pak Jokowi ingin kurangi kesenjangan Jawa dan non Jawa agar tidak Jawa sentris yang sudah puluhan tahun, pindah ke Indonesia sentris. Itu saya angkat tangan, salut, dia komit terhadap itu," ungkap anggota panel ahli ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu.
Yang ia sayangkan, pemerintahan Jokowi tidak bisa keluar dari cara berpikir budget financing dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Jawa.
Menurut Rizal, jelas saja pemerintah tidak punya cukup uang untuk infrastruktur, karena priorotas pertama pemerintah adalah pembayaran pokok dan bunga utang.
"Yang diumumkan cuma bunganya, pokoknya disembunyikan di pembiayaan, yang kalau digabung sangat besar, lebih dari Rp 500-an triliun. Prioritas kedua barulah pendidikan yang cukup besar, Rp 440 triliun, baru kemudian infrastruktur Rp 409 triliun, itu untuk tahun depan," urai Rizal.
Dia tegaskan, tidak mungkin pemerintah bisa membiayai pembangunan infrastruktur dengan beban utang yang sangat besar. Saran dia, pemerintah tidak lagi mengandalkan budget financing jika ingin melanjutkan pembangunan di Jawa.
"Kalau mau bangun infrastrutur jangan lagi andalkan budget, tetapi non budget financing. Kami anjurkan revaluasi aset, yang memang dilakukan. Walau hanya 16 BUMN yang ikut, aset naik hampir Rp 800 triliun, pajak bertambah Rp 32 triliun," tuturnya.
Rizal Ramli mengatakan, seandainya semua BUMN mengikuti saran revaluasi aset, maka aset negara bisa bertambah Rp 2500 triliun.
"Cuma menterinya, saya enggak jelas sibuk apa itu Menteri BUMN (Rini Soemarno). Faktanya BUMN merugi semua dan banyak yang gede-gede," tegur Rizal.
[ald]
