Amnesty International Indonesia: Jokowi Belum Serius Tangani Kasus HAM Masa Lalu

Amnesty International Indonesia menilai penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak ditangani serius oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, lebih terlihat upaya rekonsiliasi ketimbang mengungkap kebenaran.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, ada indikasi pemerintah tidak ingin tragedi politik 1965 diungkit untuk menemukan kebenaran. Masih ada sejumlah pejabat pemerintah yang terkesan menutupi segala usaha untuk mengungkap peristiwa pelanggaran HAM di masa lampau.

Tetapi, Usman yakin masih ada peluang untuk melanjutkan usaha menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM itu.

"Karena ketentuan hukumnya masih berlaku, misalnya TAP MPR 5/2000," ungkap Usman saat diwawancarai di Menteng, Jakarta, Jumat (20/10).

Mantan Koordinator Kontras itu berharap kasus-kasus pelanggaran HAM diselesaikan lewat pengungkapan kebenaran, permintaan maaf dan penegakan hukum.

Selain itu, menurutnya presiden telah berkali-kali menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini baik melalui jalur yudisial, jalur hukum maupun jalur ekstra yudisial.

"Misalnya, melalui proses rekonsiliasi. Pada tahun 2015 presiden pernah menginstruksikan jajaran pemerintahan, khususnya sekretaris kabinet Andi Wijayanto, untuk menyiapkan sejumlah peraturan pemerintah yang isinya mencabut keputusan presiden yang berisi tentang perlakuan terhadap tahanan politik  golongan C pada tahun 2016," jelas Usman. [ald]