Jumlah anggaran Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat memang sangat besar. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun untuk membangun desa.
Persoalannya adalah dana dari program tersebut sangat rawan dikorupsi oleh para pengurus desa dan pemerintah daerah setempat.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengambil contoh kasus korupsi dana desa di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Menurutnya, kasus itu harus menjadi peringatan keras buat para pejabat daerah.
Agustus lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka yang diduga terlibat kongkalikong menghentikan kasus penyelidikan penyimpangan dana desa di Pamekasan.
Mereka yang telah menjadi tersangka adalah Bupati Pamekasan (non aktif), Achmad Syafii; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya; Kepala Desa Dassok, Agus Mulyad; Kasubag Umum Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin; dan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo.
"Kasus di Madura harus jadi yang terakhir. Sebab itu, saya kira dengan satu pintu pengawasan oleh Kepolisian, akan lebih efektif," kata Tjahjo, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa bersama Kapolri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10).
Dalam agenda yang sama, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah memerintahkan jajarannya agar mengawal aliran dana desa. Untuk itu, ia telah menunjuk Kakor Binmas Mabes Polri, Irjen Pol Arkian Lubis, untuk mengawasi agar dana desa tidak diselewengkan. Kakor Binmas Polri akan dibantu oleh Kadiv Propam Polri, Brigjen Pol Martuani Sormin.
"Kalau ada polisi ikut cawe-cawe dana desa, apalagi memaksa minta kepada kepala desa, karirnya tamat," ancam Tito.
[ald]
