Berita

Net

Hukum

Sudah Rp 46 Miliar Dana Desa Diselewengkan

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 | 14:16 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepolisian mencatat periode 2012-2017 terjadi 214 kasus penyelewengan dana desa yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 46 mliliar.

"Ini menjadi panggilan kita, bahwa potensi penyalahgunaan itu masih ada," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo di Mabes Polri, Jakarta (Jumat, 20/10).

Lanjut Tito, bentuk penyalahgunaan dana desa yakni berupa penggelapan dan pemotongan anggaran sehingga dana yang keluar tidak bisa bermanfaat bagi desa yang membutuhkan.


"Misalnya modus membuat program fiktif dan mark up berlebihan ini yang sering ditemukan," bebernya.

Sebab itu, Tito memerintahkan jajarannya untuk mengawal dana desa dengan upaya pencegahan bukan kepada penindakan. Menurutnya, tidak semua kepala desa yang diduga melakukan penyalahgunaan itu buruk dan harus ditindak akan tetapi memang masih ada yang kurang pengalaman.

"Jadi bukannya ngintip-ngintip lalu kalau salah langsung ditangkap, jangan. Intinya kita beri pendampingan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran itu," ujarnya.

"Penegakan hukum adalah upaya terakhir ketika melihat memang upaya penyelewengan dana itu memang dilakukan secara sengaja," demikian Tito. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya