Berita

Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Wawancara

WAWANCARA

Luhut Binsar Pandjaitan: Kalian Ini Apa Sih Perlunya, Kok Kita Ditubruk-tubrukin, Mau Stop, Silakan

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 | 11:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pensiunan jenderal TNI Angkatan Darat ini kekeh me­nyatakan proyek reklamasi harus terus dilanjutkan. Dia bilang, prosedural adminsitrasi di kementerian sudah selesai semua. "Jadi tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya sudah dilakukan," begitu kata Jenderal Luhut.

Namun ketika pernyataan Jenderal Luhut itu dihadapkan dengan janji kampanye Anies-Sandi yang dari awal menolak reklamasi, nada bicara Jenderal Luhut terdengar sedikit meninggi. Berikut pernyataan lengkap Jenderal Luhut;

Jakarta kini dipimpin Gubernur dan Wagub baru Anies Baswedan- Sandiaga Uno yang sejak awal menolak proyek reklamasi. Bagaimana koordi­nasi pemerintah pusat dengan pimpinan DKI Jakarta?

Baik-baik saja (hubungannya).

Baik-baik saja (hubungannya).

Apa benar kabar yang men­gatakan, Wagub Sandiaga Uno sudah dua kali mem­batalkan pertemuan dengan Anda untuk membahas soal reklamasi?
Iya, tanya saja sama Pak Sandi, mungkin beliau sibuk.

Setelah dua kali batal, apakahAnda akan kembali me­manggil Sandiaga Uno untuk membahas reklamasi ini?
Kapan saja mereka mau jalan terus. Kita terbuka kok siapa saja yang mau datang, ini masih satu negara kok. Hanya yang saya titip satu, tadi kan anda tanya mengenai hubungan, Pak Gubernur itu kan gubernurnya orang DKI Jakarta, bukan gu­bernurnya satu kelompok, jadi saya titip supaya Pak Anies sebagai Gubernur dan Pak Sandi menjadi Wakil Gubernur, saya titip itu.

Sebenarnya reklamasi ini akan dilanjutkan atau tidak?

Dari kami sudah selesai, tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya sudah dilakukan dan saya sebagai Menko Maritim sudah mencabut moratorium yang te­lah dikeluarkan oleh pendahulu saya (Rizal Ramli).

Pada tanggal 5 Oktober 2017 itu saya keluarkan (keputu­san mencabut moratorium) karena itu diminta oleh Pak Gubernur DKI juga. Kami mencabut karena mereka semua (pengembang) sudah penuhi (persyaratan).

Studi itu juga sudah kita laku­kan kesekian kali. Misalnya rekayasa listrik, gimana caranya biar enggak panas. Ini yang ter­libat banyak, Korea, Belanda, Jepang, PLN, Pertamina. Jadi tak ada alasan lagi kenapa harus tidak dicabut.

Persoalannya sekarang itu Anies-Sandi dalam janji kampanyenya akan menolak reklamasi?
Kalian ini apa sih perlu bikin tubruk-tubrukin, kan nggak perlu, nanti kita lihat saja. Nggak ada tolak belakang. Ya silakan saja (Anies-Sandi melanjutkan janji menyetop reklamasi Teluk Jakarta).

Ketika pemerintah menjan­jikan pulau untuk nelayan, ba­gaimana dengan akses mereka ke laut?
Ada, kita sudah hitung denganbaik. Pasti jalan itu, kalau masalah nelayan itu betul-betul kita perhatikan jangan sampai ne­layan dirugikan, itu dijamin. Kita pertimbangkan lagi ada pulau terluar itu pulau A karena akses yang lebih bagus untuk nelayan, tapi itu tergantung mereka.

Mekanisme pembagiannya seperti apa?

Oh nanti itu biar diatur oleh pe­merintah DKI Jakarta dan pemer­intah Provinsi Banten, karena itu sudah di luar DKI Jakarta. ***

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya