Kapolri Jenderal Tito Karnavian/Net
Presiden Jokowi, kemarin menegaskan, pembentukan Densus Tipikor oleh Polri masih sebatas usulan. Lantas bagaimana kalau usulan ini dibatalkan? Apakah Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan tiarap?
Penegasan ini disampaikan Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin. "Rencana itu masih usulan, minggu depan kami bahas dalam ratas," kata Jokowi.
Saat ditanya mengenai pendapat pribadinya mengenai Densus Tipikor, Jokowi enggan berkomentar. Jawaban sebelumnya pun diulanginya kembali, "Akan dibahas dalam ratas," kata Jokowi.
Sejurus kemudian, Jokowi meminta wartawan untuk bertanya lebih detail kepada Menko Polhukam Wiranto. Ternyata jawabannya tidak jauh berbeda dengan pendapat Jokowi.
Wiranto mengaku akan lebih dulu menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo dan pihak terkait lainnya. Setelah itu, hasil rapat koordinasi barulah dibawa dalam rapat terbatas di Istana. Kapan rapat koordinasi itu digelar? Wiranto belum dapat memastikan.
Untuk diketahui, pemerintah belum satu suara soal pembentukan Densus Tipikor. Wapres Jusuf Kalla menilai, Polri tidak perlu membentuk Densus Tipikor. Menurutnya, saat ini cukup memaksimalkan kerja KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.
Sementara Jokowi, belum bersikap dan masih menunggu hasil rapat. Rencananya, pembentukan Densus Tipikor ini akan dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden. Nantinya, akan diputuskan apakah wacana itu direalisasikan atau tidak.
Polri membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun untuk membentuk Densus Tipikor. Anggaran tersebut termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun.
Nantinya Densus Tipikor akan dipimpin seorang bintang dua dan akan dibentuk satgas tipikor kewilayahan. Satgas tipikor tersebut akan dibagi tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas).
Rencana menghadirkan Densus Tipikor menjadi polemik. Sejumlah kalangan menganggap ini berpotensi memperlemah KPK. Dikhawatirkan keberadaannya justru rawan digunakan alat politik untuk menggebuk KPK. Selain itu juga akan memicu timbulnya inflasi lembaga.
Seperti disampaikan peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim. "Saya takutnya nanti Densus Tipikor malah akan dipakai alat politik untuk menggebuk KPK. Ketika Densus Tipikor bagus kinerjanya, kemudian anggota DPR menyatakan KPK tidak dibutuhkan kembali," kata Hifdzil Alim, kepada wartawan di Yogyakarta, kemarin.
Hifdzil cenderung menyarankan rencana pembentukan Densus Tipikor itu dibatalkan. Polri, kata Hifdzil, lebih baik fokus menangani berbagai kasus tindak pidana khusus, seperti narkoba, terorisme maupun perdagangan manusia.
"Kalau kasus korupsinya sudah diambil KPK dan Polri fokus ke yang lain, saya kira itu lebih efektif dari pada mendorong pembentukan lembaga baru. Meskipun dimungkinkan oleh undang-undang untuk membentuk lembaga di dalam internal Polri," paparnya.
Karena itu, Hifdzil mendorong agar Presiden Jokowi ikut menyelesaikan polemik pembentukan Densus Tipikor. Caranya dengan memerintahkan Polri membatalkan rencana tersebut, apalagi Presiden memiliki wewenang untuk mengatur lembaga ini.
"Presiden bisa menyatakan untuk saat ini tidak perlu pembentukan Densus Tipikor. Kan sebelumnya juga ada Tim Saber Pungli juga, sekarang mau dibentuk Densus Tipikor lagi, nanti malah menjadi inflasi lembaga," pungkasnya.
Bagaimana pendapat Kapolri Tito Karnavian? Kapolri justru terkesan tiarap alias tidak ingin menimpali lebih lanjut mengenai polemik ini. Tito menegaskan, enggan menanggapi komentar perihal pembentukan Densus Tipikor tersebut.
"Saya, (soal) densus tipikor tidak ingin komennnya dorstop seperti ini, karena itu harus dijelaskan secara komprehensif," ujar Tito di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, kemarin
Tito pun enggan menanggapi komentar sejumlah pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembentukan densus antirasuah itu. Tito lebih memilih berfokus pada persiapan pembentukan Densus Tipikor tersebut melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang. "Saya siang ini ada bertemu kepada Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) menjelaskan," katanya.
Terkait sejumlah pendapat tentang densus tipikor ini, Tito berharap agar media tidak memperpanjang polemik mengkonfrontir komentar lain secara sepotong. "Saya tidak ingin, jangan diadu adu saya dengan komen lain yang sepotong. Saya nanti akan beberapa memberikan wawancara khusus," kata Tito. ***
