Berita

Foto/Net

Hukum

Investigator KPPU Yakin Kebijakan Degradasi Aqua Didukung Semua Elemen

RABU, 18 OKTOBER 2017 | 13:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sidang dugaan praktik monopoli usaha air minum dalam kemasan (AMDK) digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Senin (16/10).

Dalam kasus ini, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa sebagai produsen dan distributor AMDK merk Aqua diduga melakukan praktik monopoli.

Kali ini, Majelis Hakim menghadirkan saksi Distribution And Relation Manager, PT Tirta Investama Didin Sirodjudin. Didin dijadikan saksi karena diduga terlibat dalam penurunan status Toko Vanny alias Cuncun milik Yatim Agus Prasetyo dari Star Outlet menjadi Whole Seller. Ini lantaran sebelum terjadi penurunan, terdapat surat email yang melibatkan namanya.


Namun demikian, dalam kesaksian yang diberikan kepada tim investigator KPPU, Didin Sirodjudin mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan toko dari SO ke WS.

Padahal bukti-bukti surat email tertulis jelas nama Didin ikut berperan dalam penurunan status Toko Vanny alias Cuncun milik Yatim Agus Prasetyo. Didin meneruskan email kepada Lutfi atasannya yang dikirim dari Sulistiyo Pramono kepada dirinya pada tanggal 17 Mei 2016.

Mulanya email dari Sulistiyo Pramono tidak sampai karena alamat emailnya salah. Setelah berkomunikasi barulah dikirim ulang. Setelah dikirim ulang, Didin lalu meneruskan kepada atasannya pada tanggal 24 Mei 2016. Isi email tersebut agar Toko Cuncun membeli produk dengan harga WS, sebab statusnya sudah diturunkan dari SO menjadi WS.

Atas bukti tersebut Ketua Tim Investigator Arnold Sihombing keukeuh bahwa saksi mempunyai peran dalam degradasi. Ia menduga bahwa kebijakan degradasi yang dilakukan oleh PT Balina harus mendapat dukungan semua elemen.

"Saksi menindaklanjuti keinginan Sulistiyo pramono dengan ikut meligitimasi keinginan degradasi dengan membuat email lanjutan ke PT Balina, tentunya PT Balina makin yakin harus ada degradasi karena sudah terkonfirmasi oleh DRM Aqua yang menjadi atasan Sulistiyo Pramono (KAE)," jelas Arnold dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/10).

Penjualan Le Minerale yang kian melesat semakin menggelisahkan pihak Aqua dan melakukan berbagai cara untuk menghambatnya dari mulai melarang memajang Le Minerale sampai ancaman penurunan status SO seperti kesaksian banyak toko dalam persidangan sebelumnya.

Ia menduga ada upaya mengarahkan persoalan ke arah permasalahan pribadi. Akan tetapi. Arnold yakin, Majelis Hakim paham apa yang menjadi pokok perkara.

"Bahwa ini bukan semata-mata kebijakan oknum Sulistiyo Pramono tapi telah diketahui oleh jajaran TIV produsen Aqua di level Depo," tegas Arnold. [ian]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya