Kabar gembira datang dari Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Bekas Gubernur Bank Indonesia ini memastikan perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini jujur, bukan menghibur.
"Sebenarnya bahwa pertumbuhan nasional, yang tadinya sudah dimulai melambat, 2015 kelihatannya bottom-nya sudah tetap, mulai membaik, menjadi lebih cepat lagi, 5,56% di 2013; 5,01% di 2014; 4,88% di 2015; 5,02% di 2016," ujar Darmin, saat acara "Capaian 3 Tahun Jokowi-JK" di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, kemarin.
Darmin meyakini, saat ini ada korelasi antara indikator ekonomi dan sosial. Sebelumnya, jika ekonomi tumbuh tinggi maka tingkat ketimpangan meningkat. "Sekarang sejalan. Yang satu tumbuh tapi yang lain juga positif," akunya.
Catatan Darmin, pertumbuhan ekonomi telah kembali naik ke level 5,02% pada 2016, setelah mengalami tren penurunan hingga hanya tumbuh 4,88% pada 2015. Tahun ini, Darmin meyakini ekonomi bisa tumbuh 5,2-5,4%, meskipun pada semester Ilalu hanya tumbuh 5,01%.
Sementara, pendapatan masyarakat atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita juga secara konsisten meningkat. Pada 2014 besarannya Rp 41,9 juta, lalu naik menjadi Rp 47,9 juta pada 2016. Seiring kondisi tersebut, tingkat kemiskinan tercatat turun dari 10,96% pada September 2014 menjadi 10,64% pada Maret 2017.
Tingkat pengangguran juga tercatat terus menurun dari 5,81% di Februari 2015 menjadi 5,33% pada Februari 2017. Begitu juga dengan tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini yang terus menurun dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
"Tingkat pengangguran tidak 100% konsisten, tapi tendensinya sejak Agustus 2015 kelihatan jelas menurun, gini rasio malah dari September 2014 dia menurun, sebenarnya indikator ini umum yang dipakai," katanya.
Jika berdasarkan data, untuk kemiskinan hingga Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64% dari seluruh penduduk, atau mengalami penurunan 0,22% dari September 2016 yang sebesar 10,67%.
Untuk gini rasio juga saat ini berada di posisi 0,393 turun dari sebelumnya 0,394. Begitu juga dengan pengangguran yang menurun 0,17% menjadi 5,33% dari Agustus 2016 yang berada di level 5,61%.
Kabar gembira juga datang dari catatan inflasi. Indkator ekonomi yang satu ini tercatat terkendali di level yang rendah. Pada 1998, inflasi melampaui 10%, tapi berhasil turun perlahan hingga pemerintah bisa menargetkan inflasi sekitar 3-5% mulai lima tahun lalu. Pemerintah pun menargetkan penurunan inflasi lebih jauh ke depan.
Nantinya, inflasi diupayakan hanya 2-3% pada 2-3 tahun mendatang, lalu menjadi 1,5-3,5% pada 3-4 tahun mendatang. Target tersebut diyakini bisa tercapai meski harga-harga yang diatur pemerintah alias administered prices masih memberikan tekanan inflasi yang cukup tinggi.
"Walaupun administered price cukup tinggi, tapi volatile food (inflasi pangan bergejolak) dan core inflation (inflasi inti) rendah," katanya.
Menurut dia, indikator ekonomi dan sosial yang positif terjadi berkat kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi energi ke sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. Adapun pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Menurutnya, hingga Juli 2017, sudah ada lima proyek infrastruktur yang selesai dibangun. Sedangkan yang sudah memasuki tahap konstruksi sebanyak 130 proyek. Lalu, yang sudah masuk proses pengadaan sebanyak 12 proyek dan tahap persiapan sebanyak 100 proyek.
Selain itu, infrastruktur non fisik seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri juga dibangun. "Artinya, dia pararel dengan penyebaran infrastruktur fisik dan dia juga akan mendorong perbaikan penyebaran kegiatan ekonomi," pungkasnya.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics dan Finance (Indef) bersyukur jika ekonomi Indonesia terus membaik. Namun, baginya kenaikan ini bisa dibilang belum signifikan. "Takutnya hanya menghibur saja, ekonomi membaik tapi rakyat tetap sulit," ujar Heri kepada Rakyat Merdeka.
Ungkapan tidak signifikan itu dapat dilihat dari rasio gini yang turun tipis dari 0,41 ke angka 0,39. Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah seperti menghapus subsidi listrik golongan 900 VA cukup membebani masyarakat.
Alhasil, meskipun harga kebutuhan pokok relatif stabil, tetapi belanja masyarakat melemah karena harus membayar sendiri pos-pos keuangan yang subsidinya telah dicabut. "Nah penurunan daya beli ini bisa merembet kemana-mana. Harus ada solusi lebih baik," pungkasnya.
Sebelumnya, BPS merilis jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang. Nah, 27,77 juta orang tersebut merupakan penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. ***
