Metode Kerja Densus Tipikor Yang Ditawarkan Polri

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menawarkan dua cara kerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi, agar upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan efisien.

"Pertama dibentuk satu atap dengan jaksa penuntut umum, sehingga kepemimpinannya bukan dari Polri. Namun kami usulkan satu perwira tinggi bintang dua kepolisian, satu dari kejaksaan, dan satu dari Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta (Senin, 16/10).

Menurut Tito, dengan metode itu, kekuatan di pimpinan bukan subordinat namun kolektif kolegial sehingga sulit diintervensi. Di sisi lain, tanpa mengurangi tugas kejaksaan, densus di kejaksaan juga bisa melakukan kewenangannya.

Kedua, tidak perlu satu atap namun dipimpin perwira tinggi Polri berbintang dua, sebagaimana halnya Densus 88 Anti Teror.

"Namun di kejaksaan ada satgas khusus sehingga bisa koordinasi dalam pemberantasan korupsi. Seperti Densus 88 sudah ada satgas penuntutan di kejaksaan, tujuannya agar tidak ada bolak balik perkara ketika berkas selesai," papar Tito.

Dia memastikan bahwa kehadiran Densus Tipikor nantinya tidak menegasikan penegak hukum lain.

"Saya tegaskan bahwa kehadiran Densus Tipikor Polri bukan menegasikan rekan-rekan penegak hukum lain. Bukan untuk menyaingi KPK dan kejaksaan, namun kasus korupsi sangat luas sehingga bisa bagi tugas," demikian Tito. [wah]