Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Menimbang Peluang Gatot, Capres Alternatif Atau Cawapres Jokowi

SABTU, 14 OKTOBER 2017 | 21:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belakangan ramai diperbicaraan di kancah perpolitikan nasional. Sejumlah partai politik pun dikabarkan mulai melirik Gatot untuk diusung menjadi calon pemimpin nasional pada Pilpres 2019.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Gatot berpeluang jadi calon presiden alternatif di luar nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Gatot juga berpotensi sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Jokowi," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Sabtu (14/11).


Dengan UU Pemilu yang mensyaratkan calon presiden harus mengantongi 20 persen dukungan di kursi legislatif, pengusungan Gatot harus menghitung ulang kembali.

Seperti diketahui, Jokowi sebagai petehanan sudah memborong dukungan dari PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Sedangkan dua anggota koalisi lainnya, yaitu PKB dan PPP hanya tinggal menunggu waktu untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi.

Sementara itu, Partai Gerindra masih keukeuh untuk mengusung ketua umumnya Prabowo. Sedangkan Demokrat sepertinya juga masih akan memaksakan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju di Pilpres 2019.

"Dua tokoh ini (Prabowo dan AHY) berasal dari militer, dan tentunya berpasangan dengan Gatot tidak akan berhasil, karena ada kecenderungan capres militer akan menggandeng tokoh sipil sebagai pasangannya," ujar Pangi.

Prabowo dan Gatot juga sangat sulit dipasangkan di Pilpres 2019. Selain karena bukan kombinasi pasangan yang ideal karena militer-militer, segmen pemilih Prabowo beririsan alias memiliki kemiripan dengan ceruk segmen preferensi Gatot.

Sebaliknya, jelas Pangi, segmen pemilih ceruk Jokowi berbeda dengan Gatot, buktinya ketika citra dan elektabilitas Gatot mulai menanjak, malah cukup menganggu segmen pemilih Prabowo dan tidak mengurangi elektabilitas Jokowi. Itu artinya, basis pemilih Gatot sama dengan segmen Prabowo yaitu basis fundamental kanan.

"Jika Gatot menjadi cawapres mendampingi Jokowi memang sangat memungkinkan terjadi di Pilpres 2019. Apalagi kombinasi sipil-militer akan sangat menarik dan dipilih publik. Gatot juga bisa menarik segmen pemilih kanan, basis suara umat mayoritas, sementara Jokowi tetap fokus penjaga gawang (gate keeper) menggarap segmen nasionalis sekuler," ungkapnya.

Namun persoalannya kemudian apakah ada jaminan bahwa pemilih Gatot dari segmen kanan atau tengah bakal mantap alias strong voter memilih pasangan Jokowi-Gatot. Menurut Pangi, belum ada jaminan Gatot sukses menarik segmen pemilih kanan.

"Kita tahu basis pemilih Gatot adalah anti pemerintah (oposisi), anti tesis pemerintahan Jokowi, konsisten mengkritik rezim dan mereka biasanya memilih 'asal jangan Jokowi'. Gatot bagus dengan elektabilitasnya sendiri, apabila digabungkan dengan Jokowi belum tentu," jelas lulusan S2 di Jurusan Ilmu Politik UI ini.

Adapun dua partai tersisa, yaitu PKS dan PAN ada kemungkinan besar untuk mengusung Gatot, namun koalisi ini masih kurang untuk memenuhi syarat presidential treshold sebanyak 20 persen. Koalisi ini tentunya harus bisa 'merayu' baik Gerindra maupun Demokrat untuk bersatu membentuk poros baru di Pilpres 2019.

"Ke depan masih ada peluang terjadi pertumbuhan elektoral Gatot. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo cenderung mengalami stagnan atau bahkan menurun. Dalam kondisi seperti itu, masih memungkinkan kuda hitam menjadi pemenang Pilpres 2019. Hasil beberapa lembaga survei, 51 persen masyarakat masih mendambakan figur alternatif baru selain Jokowi, Prabowo dan trah SBY," pungkas Pangi. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya