KPK: Semoga Kasus Yang Kecil-kecil Ditangani Densus Tipikor Dengan Baik

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menentang rencana Polri membentuk Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), meski ada potensi tumpang tindih dengan tugas KPK.

Justru, Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, berpendapat bahwa pembentukan Densus Tipikor Polri bisa membantu kerja KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

"Kami sudah banyak bicara dengan Pak Kapolri. KPK mendukung soal Densus Tipikor itu. Mudah-mudahan dengan makin banyak yang menangani, kasus korupsi di Indonesia akan tertangani lebih baik," ucap Laode kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/10).

Laode sekaligus menjawab usul Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyarankan KPK lebih fokus pada kasus mega korupsi.

Menurut Laode, berdasarkan UU 30/2002 tentang pemberantasan korupsi, terdapat dua syarat KPK untuk menangani kasus korupsi. Yakni, melibatkan penyelenggara negara dan kerugian keuangan negara minimal Rp 1 miliar.

"Kalau (kasus korupsi) yang kecil-kecil itu, walaupun KPK banyak informasi, biasanya kami serahkan ke Polri. Mudah-mudahan dengan Densus ini, (kasus) yang kecil-kecil itu bisa tertangani dengan baik," jelas Laode.

Sebelumnya, Tito menjelaskan bahwa Polri sudah biasa bergerak menangani atau menangkap birokrat korup hingga tingkat daerah. Dia mempertanyakan apakah KPK bisa menangani banyaknya kasus korupsi dengan jumlah pegawai sekitar 1.000 orang.

"Penanganan polisi ini sangat luas. Birokrat ini jumlahnya ratusan ribu, malah jutaan. Jutaan birokrat memberikan gratifikasi, memberikan suap, itu juga jutaan. Ada yang pengusaha, ada yang masyarakat umum," ucap Tito saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/10).

"Persoalannya mampu enggak ditangani oleh teman-teman KPK yang jumlahnya 1.000 orang?" tambah dia. [ald]