Laporkan Korupsi Heli AW101/net
Audit internal yang dilakukan Mabes TNI soal pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW) 101 lemah dan tak bisa dijadikan rujukan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif ISESS (Institute for Security and Strategic Studies), Khairul Fahmi kepada wartawan, Kamis (12/10).
"Sesuai konstitusi, lembaga yang berwenang adalah BPK. Artinya, audit internal TNI itu tidak bisa dijadikan acuan," kata Fahmi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/10).
Menurut dia, kalau memang pengadaan Heli AW101 ini terus dipermasalahkan yang diduga ada tindak pidana korupsi. Maka, hal itu sangat dipaksakan dan penegakan hukum bisa tersesat.
"Auditor BPK itu memeriksa proses lelang, penetapan harga, kesesuaian kontrak. Kalau TNI klaim sudah audit kan jadi lucu, lagi apanya yang mau diaudit (BPK)? Kan belum ada pembayaran. Barang belum diserahterimakan, makanya ini kasus konyol dan prematur," ujarnya.
Ia mengatakan kalaupun ada masalah dalam pembelian heli saat ini, tentu bukan pada tiga komponen audit BPK itu tapi yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana bisa pengadaan barang yang kabarnya sudah dibatalkan Presiden Joko Widodo kemudian bisa dilakukan.
"Nah, ini bukan berada pada ranah pelaksanaan atau pada level kuasa pengguna anggaran. Yang paham soal ini tentu pengguna anggaran, dalam hal ini Menhan (Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu), termasuk juga Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani), Mensesneg dan Ketua Bappenas saya kira," tandasnya.
Untuk diketahui, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna mengatakan hanya BPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit keuangan negara termasuk pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101 oleh TNI.
"Sesuai konstitusi yang menghitung kerugian negara hanya BPK, tidak ada siapa pun," kata Firman.
Menurut dia, pihaknya sampai saat ini belum melakukan audit terhadap Helikopter AW101 karena barangnya belum serah terima ke TNI dan masih berada di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma.
"Kalau belum ada transfer, tidak ada kerugian negara. Karena yang periksa hanya BPK," ujarnya.
Ia menjelaskan pihaknya akan menghitung beberapa faktor dalam mengaudit, misalnya memeriksa harga, kontrak pembelian, dan proses pelelangan.
"Kalau ada transfer pengadaan barang-barang diserahkan, baru kita hitung. Kita mengaudit dari ada rekayasa pelelangan kemahalan harga, atau perbedaan kontrak," demikian Firman.
[san]
