Effendi Simbolon-Kapolri/Net
. Aksi begal dan maraknya perampokan di Sumatera Utara khususnya Kota Medan harus segera diberantas. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu investasi dan laju perekonomian.
Menurut survei yang ada, tingkat kriminalitas di Medan sangat tinggi. Bahkan kota ini disebut paling tidak aman di negeri ini, mengalahkan Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota lainnya.
Anggota DPR RI Effendi Simbolon mengatakan selama ini Medan dikenal sebagai pusat perekonomian dan investasi Indonesia di luar Pulau Jawa. Menurutnya, prestasi itu harus dipertahankan bahkan dingkatkan.
"Jangan sampai direbut kota-kota lain yang sedang berusaha mengembangkan iklim investasinya lewat berbagai cara, termasuk dengan menekan kriminalitas untuk meningkatkan keamanan guna memikat investor," kata di Jakarta, Kamis (12/10).
Pihak kepolisian mencatat, khususnya di Medan telah terjadi 77 kasus begal sepanjang Januari sampai September 2017, dimana 62 kasus berhasil diungkap.
Namun, kasus begal itu tetap saja terjadi, sebagaimana sepekan lalu tiga warga Medan kembali menjadi korban aksi begal. Mereka adalah Wita Astuti (32 tahun) yang bekerja sebagai karyawan PT Ace Hardware, lalu seorang wiraswasta bernama Supriyanto (45 tahun), dan Lily (49 tahun) yang merupakan seorang guru SMAS Sutomo I. Ketiga korban mengalami luka parah bahkan ada yang patah tulang, sedangkan harta bendanya dilarikan para begal.
Para begal seolah tidak jera meski Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw sudah turun tangan menginstruksikan kepolisian di daerah ini untuk melakukan tindakan tegas terukur dalam memberantas para begal. Hasilnya, tiga orang terduga pelaku perampokan dan pembegalan terhadap dua driver angkutan berbasis daring (online) ditembak mati karena melakukan perlawanan saat ditangkap.
Meski sudah dilakukan tindakan tegas, pembegalan tetap juga terjadi, karena itu Polda Sumut mengaktifkan kembali Tim Khusus Anti Begal untuk upaya pencegahaan dan pemberantasan tindak kriminal tersebut.
Effendi Simbolon memuji kebijakan tegas Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam memberantas kasus begal tersebut. Tetapi, dia mengimbau, selain menumpas pembegalan, pihak kepolisian juga mesti mengejar sumber penyebab maraknya aksi kriminal.
Politisi PDIP yang mendapat banyak dukungan menjadi gubernur Sumut itu menambahkan, polisi juga harus mengedepankan hukum dalam pemberantasan aksi begal.
"Proses hukum perlu ditegakkan dengan membawa terduga pelaku begal ke pengadilan, kecuali dia tertangkap tangan melakukan kejahatan itu dan memberikan perlawanan terhadap petugas polisi yang hendak mengamankannya," tuturnya.
Soalnya, kata Effendi Simbolon, penegakan hukum yang tegas juga menjadi perhatian investor. "Penegakan hukum yang sesuai prosedur dan berkeadilan menjadi perhatian investor, karena mereka membutuhkan kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam menjalan bisnis di daerah ini," ungkapnya.
Terpisah, pengamat hukum Sumut ‎Redyanto Sidi mengatakan ada dua faktor penyebab dan sekaligus menjadi tugas bagi pihak kepolisian untuk menciptakan kembali rasa aman dan nyaman. Dia mengemukakan, polisi harus meningkatkan kegiatan pemberantasan begal sekaligus menekan peredaran narkoba dengan segera menangkap para bandar pengedarnya.
"Itu sebabnya kita sangat mendukung tindakan Kapolda yang mengaktifkan kembali Tim Anti Begal, dengan begitu Sumatera Utara kembali aman sehingga kegiatan perekonomian meningkat," kata Redyanto.‎
[rus]
