Berita

RMOL

Hukum

Kiai NU: KPK Wajib Ada Di Indonesia

KAMIS, 12 OKTOBER 2017 | 15:38 WIB | LAPORAN:

Kalangan kiai Nadhatul Ulama beserta peserta Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) menyatakan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta (Kamis, 12/10) mereka membentangkan karton yang berisi dukungan untuk kinerja lembaga anti rasuah, seperti 'Tolak Pelemahan KPK', 'Lawan Korupsi Sampai mati', 'NKRI Titipan Illahi, Jangan Dikorupsi' dan sebagainya.

Sekretaris PWNU Marzuki Wahid menyampaikan, dukungan sebagai bentuk kepedulian kepada KPK. Sekaligus juga keprihatinan karena praktik korupsi semakin merajalela dan merusak sendi kenegaraan, kebangsaan dan kemanusiaan di Indonesia.


"Kami mengikuti perkembangan di media akhir-akhir ini KPK sedang mendapatkan ancaman, terutama dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu oleh KPK. Kami dari pesantren dan kiai NU terpanggil untuk memberikan dukungan kepada KPK," jelasnya kepada wartawan.

Menurut Marzuki, para kiai NU dan pesantren menolak tegas segala bentuk pelemahan KPK. Keberadaan KPK masih sangat sangat dibutuhkan di Indonesia.

"Kami mendukung bahwa KPK wajib di negeri. Karena kalau tidak ada KPK negeri ini akan hancur kaidahnya," jelas Marzuki.

Terkait penuntasan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Marzuki berharap kepolisian dapat menepati janji utuk menyelesaikannya.

"Novel Baswedan adalah salah satu penyidik KPK dan mereka bekerja untuk menuntaskan korupsi ini. Sehingga kami mendorong kepolisian dan seluruh aparat untuk menemukan dan menghukum pelaku kekerasan ini sesuai hukum berlaku. Tidak pandang bulu siapapun dia," pungkasnya. [wah]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Fenomena, Warga Sumsel Ramai-Ramai Siarkan Banjir Secara Live

Minggu, 05 April 2026 | 21:48

Besok Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri

Minggu, 05 April 2026 | 21:29

Kejagung Periksa Kajari Karo Danke Rajagukguk

Minggu, 05 April 2026 | 20:57

Rekan Akmil Kenang Dedikasi Mayor Zulmi di Medan Tugas

Minggu, 05 April 2026 | 20:47

LPSK: RUU PSDK Harus Perkuat SIstem Perlindungan Saksi dan Korban

Minggu, 05 April 2026 | 20:31

JK: Saya Kenal Roy Suryo, Tapi Tak Pernah Danai Isu Ijazah Jokowi

Minggu, 05 April 2026 | 19:58

Simpan Telur di Kulkas, Dicuci Dulu atau Tidak?

Minggu, 05 April 2026 | 19:56

BRIN Ungkap Asa-Usul Cahaya Misterius di Langit Lampung

Minggu, 05 April 2026 | 19:15

Mayor Anumerta Zulmi Salah Satu Prajurit Terbaik Kopassus

Minggu, 05 April 2026 | 18:51

Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Minggu, 05 April 2026 | 18:33

Selengkapnya