Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pasang badan bela Azmin Aulia. Gamawan menegaskan adik kandungnya itu tak pernah terlibat dalam proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
Gamawan sudah mengkonfirmasi langsung ke Azmin Aulia dalam beberapa kesempatan. Utamanya setelah dia membaca pemberitaan di salah satu majalah akhir September lalu. Di salah satu artikel majalah itu disebutkan tentang keterlibatan adiknya.
"Gak ada adik saya bilang. Dia gak pernah urusan-urusan itu," akunya saat ditemui di sela-sela sidang Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (9/10).
Diketahui pada persidangan sebelumnya, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos, mengaku pernah melakukan transaksi jual-beli ruko Azmin Aulia. Gamawan tidak membantah itu.
"Dia (Azmin Aulia) yang dipertanyakan soal membeli asset, itupun PT yang beli, bukan dia sendiri," jelasnya.
Gamawan menjelaskan, kalaupun adiknya pernah berhubungan dengan orang yang terlibat proyek e-KTP, itu bukanlah untuk proyek senilai Rp 5,9 triliun itu, tapi untuk urusan lain.
"Gak ada (kaitan). Siapa yang ngomong disini, kan ga ada. Kalau Hendra pun disebut-sebut, Hendra ketemu, Hendra ketemu, ga masalah uang kan. Malah dulu Tempo mengatakan bahwa Hendra itu bukan dengan siapa, Hendra itu dengan Winata kan. Winata yang kalah (tender) itu," tegasnya.
Gamawan juga mengaku selama ini, dia beserta keluarga selalu diterpa berbagai macam isu. Namun dia memiliki bukti kuat. Bukti surat resmi yang isinya dia pernah menanyakan perihal keterlibatan adiknya di tender proyek e-KTP kepada Plt Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang ketika itu dijabat oleh Irman dan kepada panitia tender. Irman pun sudah menepis keterlibatan Azmin Aulia yang ditulisnya dalam surat resmi pula.
"Isunya kan macam-macam, yang penting saya pegang tertulis itu. Kalau isu semua orang bisa berbohong," ujarnya.
Namun demikian, Gamawan enggan mengatakan bahwa dirinya beserta keluarga sudah dikriminalisasi. "Anda nilai aja sendiri," katanya kepada wartawan.
Dipertegas siapakah yang sudah melakukan kebohongan sehingga dirinya dan keluarga ikut terseret dalam kasus itu, Gamawan sebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
"Ya Nazaruddin lah. Kan dia bilang mendengar bulan Juni 2011. Juni 2011 itu dimana dia, coba cek. Juni 2011 itukan dia di Colombia. Kan buron. Tapi dipersidangan dia bilang Juni 2011. Itu aja sudah bohong. Tapi siapa yang mau jujur membuka itu. Cek lah Nazaruddin itu lari dari April sampai dengan Agustus 2011. Tapi ga ada yang menghubungkan dengan itu. Kalau itu dihilangkan. Saya dengar, ini kan berbohong dia," demikian Gamawan.
[sam]
