Berita

Hendri Satrio/Net

Politik

Rakyat Puas Kinerja Jokowi, Tapi Masih Mengeluh Masalah Ekonomi

MINGGU, 08 OKTOBER 2017 | 15:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Setidaknya, hal ini tercermin dari hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), hari ini (Minggu, 8/10).

Dalam survei tersebut, sebanyak 55,7 persen  responden puas dengan pemerintahan Jokowi-JK. Sementara yang tidak puas ada 43,3 persen dan sisanya tidak menjawab.


"Pembangunan infrastruktur (32,7 persen) dan bantuan kesehatan serta pendidikan (16,3 persen) adalah dua alasan teratas puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK," jelas Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio dalam keterangannya.

Namun demikian, tingkat kepuasan ini tidak sebanding dengan keluhan masalah ekonomi yang dialami publik. Publik merasa di era Jokowi, masalah ekonomi masih menjadi masalah utama.

"Masalah ekonomi  seperti kebutuhan pokok, BBM dan listrik mahal masioh menjadi masalah utama dengan 55,4 persen, masalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen, korupsi 3,9 persen, narkoba 3,3 persen, berita hoax tentang SARA 2,5 persen," jabar Hendri.

Bahkan saat ditanya ditanya tentang kondisi Indonesia saat ini secara terbuka, responden menjawab perekonomian yang sulit sebanyak 24 persen, demokrasi yang sedang diuji sebanyak 21 persen, lebih baik dari pemerintahan sebelumnya 20,5 persen.

Adapun pengambilan data survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang melibatkan 800 responden. Survei digelar mulai dari 8 hingga 27 September 2017. Margin of error (MoE) survei ini plus minus 3,5 persen. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya