Berita

Agus Rahardjo/Net

Politik

Dugaan Korupsi Ketua KPK Harus Diproses Polisi Sesuai Prosedur

KAMIS, 05 OKTOBER 2017 | 12:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sebagai penegak hukum yang baik, Polisi harus memproses laporan dugaan korupsi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sesuai prosedur yang berlaku.

Begitu kata pakar hukum pidana yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bakhri menanggapi laporan Madun Hariyadi ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atas dugaan korupsi pengadaan IT di internal KPK yang dilakukan Agus Rahardjo.

"Sebagai penegak hukum yang juga baik, tentu Polri harus menerima laporan itu," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (5/10).


Syaiful kemudian menjelaskan mengenai bagaimana polisi harus memperlakukan laporan Madun tersebut. Kata dia, sebuah laporan harus mempunyai syarat seperti yang tertuang dalam KUHAP, setidaknya membawa bukti-bukti permulaan.

"Apa yang menjadi bukti permulaan, nanti akan dilihat apakah dalam bentuk tertulis, atau dalam bentuk menghadirkan saksi. Bilamana terpenuhi bukti atau dugaan permulaan dari perbuatan kejahatan itu, maka polisi langsung mengadakan pemeriksaan, menganalisis, dan mengevaluasi," terangnya.  

Jika polisi masih ragu dengan laporan itu, maka Polri bisa memanggil pihak yang melaporkan, apakah cukup bukti untuk ditingkatkan menjadi tersangka.

"Itu ada proses dan prosedurnya, tidak bisa otomatis. Kata kuncinya adalah permulaan perbuatan adanya tindak pidana," jelasnya.

Madun melaporkan Agus Rahardjo ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Rabu (4/10). Dalam surat laporan bernomor Dumas/30/X/2017Tipidkor itu, Agus dilaporkan dalam sejumlah pengadaan kelengkapan IT di KPK. Seperti pengadaan IT senilai Rp 7,8 miliar, Radio Trunking Rp 37 miliar, Pembangunan ISIW dan BAS Gedung baru KPK APBN tahun 2016 senilai Rp 25 miliar. Pembangunan IT Security System Gedung Baru KPK Rp 14 Miliar, Perangkat Sistem Layanan Berbasis Lokasi Rp14 miliar, dan Pembangunan Jaringan Insfrasutruktur Eksternal Rp 14 miliar. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya