Berita

DPD Harus Fokus Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

KAMIS, 05 OKTOBER 2017 | 06:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Peningkatan peran Dewan Perwakilan Daerah Repbulik Indonesia (DPD RI) dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi satu pokok bahasan dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10) kemarin.

Berdasarkan kajian khusus INDEF, otonomi yang tujuannya untuk memperbaiki keadaan, supaya hasil pembangunan bisa merata, tapi ternyata terjadi anomali.

Direktur INDEF Eni Hartati menilai dari hasil kajian tersebut ditemukan bahwa setelah diberlakukannya otonomi daerah, justru ketimpangan semakin lebar. Begitu juga dalam hal kualitas pembangunan juga menurun.


Kenaikan dana transfer daerah, masih kata Eni, tidak membuat pertumbuhan naik, tapi justru ketimpangan semakin memburuk.

"Kalau pertumbuhan naik, ketimpangan rendah, itu masih bisa diterima logika. Tapi, yang menjadi persoalan, dana transfer daerah meningkat, pertumbuhan rendah, dan ketimpangan meningkat," ujar Eni dalam sesi II Simposium yang membahas tema "Proses Perencanaan Pembangunan & Penggaran APBN untuk Daerah, Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI".

Menurutnya, letak persoalan itu ada pada sinkronisasi perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten kota, provinsi, dan level nasional yang minim.

Sementara itu, Menteri PPN/ Ketua Bappenas Bambang S. Brodjonegoro berpendapat bahwa peran DPD semestinya lebih besar pada bidang perencanaan, bukan pada penganggaran. Kata dia, penganggaran adalah tugas dari DPR RI.

"Perencanaan ini jadi penting, karena antara perencanaan pembangunan di level paling bawah, kabupaten kota, provinsi, hingga level pusat harus nyambung," jelasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya