KPK Harus Jelaskan Kenapa Kasus BLBI Jalan Di Tempat

Lambatnya penanganan kasus pengemplangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi pertanyaan banyak pihak. Setelah diumumkan pada April lalu, proses penyidikan kasus yang menyeret Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka itu dinilai jalan di tempat.

Bahkan, KPK dinilai lebih mendahulukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el dibanding memproses indikasi korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

Menurut anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani, semestinya KPK memberikan porsi sama terhadap kasus-kasus yang ditangani. Terlebih, dalam penjelasan KPK, kasus BLBI telah merugikan uang negara Rp 640 triliun.

"Kalau dalam satu masa dia (KPK) katakanlah mengedepankan kasus mega korupsi kemudian dia itu agak mengebelakangkan yang lain itu harusnya kasih penjelasan," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/10).

Asrul menambahkan, sejauh ini KPK belum memberi penjelasan mengenai progres penangana kasus tersebut. Semisal progres mengenai saksi yang telah diperiksa atau terkait dokumen-dokumen yang telah disita dari proses pengeledahan.

"Kalau itu saja kan tidak ganggu penyidikan, sepanjang tidak menyebutkan siapa saja yang diperiksa, detail dokumennya. Dengan demikian publik tidak akan bersuuzon, bahwa KPK sedang membelakangkan atau menengelamkan kasus ini atau itu," jelasnya.

Sejauh ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi, mulai dari mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi hingga pengusaha yang pernah terseret kasus korupsi Artalyta Suryani. Namun, hingga kini KPK belum pernah memeriksa Sjamsul Nursalim, padahal bos PT Gajah Tunggal itu telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik. [wah]