Berita

KPK/net

Hukum

Rektor UMJ: Bahaya Kalau Penegakan Hukum KPK Didasari Dendam

RABU, 04 OKTOBER 2017 | 20:01 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Putusan praperadilan merupakan keputusan final dan tidak bisa dilakukan proses banding. Artinya, putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Ketua DPR Setya Novanto wajib dipatuhi oleh KPK.

"Tapi kemudian polemik yang berkembang di masyarakat itu sepertinya jadi dendam, dendam lembaga, kalau cari-cari kesalahan pasti ketemu, kita dengan istri aja pasti ketemu kesalahan," kata pakar hukum pidana yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ‎Syaiful Bakhri saat dihubungi wartawan, Rabu (4/10).

Syaiful menjelaskan bahwa ketidakadilan akan selalu terjadi jika penegakan hukum mengedepankan dendam. Ini tentu membahayakan juga bagi kehidupan bernegara.


"Sangat berbahaya, makanya pengusutan di dalam KPK itu, pertama tebang pilih, kedua ternyata SOP nya nggak ada, kok dipanggil pansus nggak mau datang, itu kan lembaga tinggi negara, Presiden aja dipanggil wajib datang," jelasnya.

Melihat cara kerja KPK yang serampangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, Syaiful berkesimpulan bahwa KPK kini telah menjelma menjadi alat politik. Padahal, hakekat KPK itu adalah sub koordinasi dari lembaga penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaa, dan Hakim.

"Menurut saya kalau memang sudah seperti itu kembali saja kepada Polisi dan Jaksa. Apalagi kalau kemudian kinerja (KPK) nggak bagus. Kembali Polisi dan Jaksa saja," tutupnya.‎[san]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya