Berita

Moeldoko:RMOL

Pertahanan

Moeldoko: TNI Harus Membangun Pertahanan Dengan Konsep Sishanta

RABU, 04 OKTOBER 2017 | 15:55 WIB | LAPORAN:

. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menilai institusi TNI harus membangun pertahanan dengan konsep aliansi strategis dengan masyarakat karena Indonesia menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta.

Aliansi itu harus melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional.

"Ke depan bagaimana membangun sebuah konsep pertahanan aliansi strategis antara TNI dan masyarakat. Kalau semua menuju ke sana maka tidak ada prajurit yang memikirkan politik," kata Moeldoko saat memberikan kuliah umum bertajuk 'Membaca Indonesia: TNI dan Politik Negara' di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Rabu (4/10).


Dia menjelaskan dalam konsep Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) terdapat tiga komponen, Pertama, komponen utama terdiri atas TNI dan Polri. Kedua, komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, dan sarana serta prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Ketiga, komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

"Komponen pendukung ini adalah sumber daya yang diinventarisasi. Lalu konsep bela negara adalah membangun jiwa masyarakat bukan fisik," ujar Moeldoko.

Dalam Sishanta, Indonesia harus mempertahankan wilayah sehingga TNI harus memahami bagaimana kondisi wilayah dan ruang. Dalam konsep itu peran bintara pembina desa (babinsa) sangat strategis karena harus memahami berbagai hal antara lain jalan setapak, jalur logisitik dan jalur tank.

"Misalnya di suatu daerah siapa yang memiliki truk, bis dan sumber daya sehingga bisa dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan negara," katanya.

Moeldoko mengatakan menjelang HUT TNI tanggal 5 Oktober, institusi tersebut harus membangun kekuatan yang handal namun dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi yang jelas.

Menurut dia, TNI sebelum reformasi selalu dituntut masyarakat untuk profesional dalam menjalankan tugasnya, namun saat ini dorongan tersebut berasal dari internal TNI.

"Perlu pemikiran strategis bagaimana pembangunan kemampuan menghadapi ancaman, kondisi geografis, anggaran, dan perkembangan teknologi," ujarnya.

Namun Moeldoko menekankan bahwa upaya peningkatan profesionalitas TNI harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit sehingga negara harus menjamin hal tersebut. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya