Berita

Pertahanan

Moeldoko: Saya Tidak Mau Buat Kegaduhan Baru

RABU, 04 OKTOBER 2017 | 15:00 WIB | LAPORAN:

. Presiden Joko Widodo menyindir bawahannya yang kerap mengumbar pernyataan yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Tanpa menyebutkan nama, Jokowi mengingatkan politik nasional harus tetap kondusif.

Entah siapa yang dimaksud Jokowi. Namun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menjadi sosok yang diperbincangkan karena pernyataannya terkait pesanan 5 ribu senjata api di luar institusi militer. Pernyataan mantan KSAD itu membuat ramai internal pemerintah.

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, masyarakat Indonesia perlu mendapatkan sebuah kondisi yang teduh nyaman dan aman.


"Masyarakat tidak ingin memunculkan sebuah kegaduhan dan itu kehendak masyarakat semua," ujar Moeldoko di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Rabu (4/10).

Moeldoko menyatakan, dalam konteks pernyataan yang disampaikan Kepala Negara, dia tidak ingin memunculkan situasi yang gaduh.

"Saya tidak ingin memunculkan kegaduhan baru," katanya.

Dijelaskannya, ada hal yang lebih penting ketimbang mengurusi kegaduhuan yang semerta-merta hanya membuat situasi semakin tidak kondusif.

"Intinya adalah kondisi kompetitif dunia sekarang ini sangat luar biasa. Maka yang jauh lebih penting ancaman di luar jangan sampai tidak kita kenali dengan baik, tapi justru kita malah memunculkan ancaman baru," katanya.
 
"Padahal ancaman dari luar yang harus kita sikat," ungkap Moeldoko menambahkan.

Dia berharap situasi tidak semakin memanas. Kondisi yang dibutuhkan adalah aman yang nyaman.

"Saya tidak mengomentari pandangan dari siapapun," tukas Moeldoko. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya