Tiga polemik yang menguras energi bangsa ini sudah berakhir. Kini saatnya bagi segenap elemen bangsa untuk menyatukan semangat membangun negeri.
Begitu imbau Ketua Umum Putra Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi, dan Maluku (Puja Kessuma) Suhendra Hadi Kuntono dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/10).
Tiga polemik yang dimaksud Suhendra adalah isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), isu penyelundupan 5.000 senjata oleh institusi di luar TNI, dan proses hukum Ketua DPR Setya Novanto.
Suhendra menjelaskan bahwa polemik kebangkitan PKI sudah berakhir dengan kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara nonton bareng (nobar) film G30S/PKI di Korem Suryakencana, Bogor, Jumat (29/9), yang juga dihadiri Penglima TNI Gatot Nurmantyo.
"Itu menyudahi prasangka bahwa Pak Jokowi memberi angin segar pada PKI. Apalagi Presiden sudah sering menyatakan, 'bila ada PKI kita gebuk'. Kalau memang PKI muncul, laporkan ke polisi," jelas pendiri Asosiasi Pekerja Bawah Air Indonesia (APBAI) ini.
Sementara polemik soal penyelundupan senjata sudah berakhir seiring pertemuan antara Presiden Jokowi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Menko Polhukam Wiranto. Apalagi, usai peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Gatot, Tito dan Wiranto menyatukan tangan sebagai simbol salam komando.
"Presiden meminta seluruh pejabat agar sejuk dalam mengeluarkan pernyataan. Ini harus dipatuhi," saran mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam ini.
Sedangkan polemik kasus hukum Novanto berakhir dengan putusan praperadilan yang diketok Hakim Cepi Iskandar yang memenangkan ketua umum Golkar itu. Sehingga status tersangka yang sempat disandangnya sejak 17 Juli 2017 gugur.
"Keputusan itu final dan mengikat, sehingga harus dihormati semua pihak," terangnya.
Dengan berakhirnya semua polemik tersebut, Suhendra mengajak semua elemen bangsa kembali menyatukan energi untuk menghadapi tantangan ke depan, seperti langkah PT Freeport yang masih tarik-ulur soal divestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia, beban utang luar negeri yang masih tinggi, dan pembangunan insfrastuktur jalan tol di seluruh Indonesia yang sedang digenjot pemerintah.
"Semua itu butuh dukungan semua pihak, terutama DPR. Meski menjelang tahun politik, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, semua pihak hendaknya dapat menjaga situasi politik dan keamanan tetap kondusif agar tak mengganggu investasi. Mari kita kedepankan jiwa kenegarawanan," pungkasnya.
[ian]
