Kapolri, Presiden, dan Panglima TNI/Net
Ketegangan antara pimpinan Polri dan TNI tentang isu impor senjata telah menyita perhatian publik.
Partai Demokrat bahkan telah menyiapkan rekomendasi kepada pemerintah agar ketegangan itu tidak berlarut-larut.
Pertama, Demokrat menyarankan kepada pemerintah untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh.
Begitu bunyi pandangan Partai Demokrat tentang isu impor senjata dan ketegangan antara Polri dan TNI sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (1/10). Pernyataan Demokrat itu dilengkapi dengan tanda tangan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.
"Kepada rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada pemerintah, berikan pula penjelasan yang utuh dan terbuka," ujar Hinca.
Selanjutnya, Demokrat menyarankan kepada pemerintah agar masalah serupa yang muncul di kemudian hari diselesaikan di internal kabinet. Masalah seperti itu tidak perlu dibawa keluar, yang berpotensi menimbulkan ketidaktenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat.
"Negara dan pemerintah harus senantiasa membuat tenang masyarakatnya," jelasnya.
Jika masalah ini muncul kembali, Demokrat juga meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional. Kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah.
"Kejujuran adalah pilar kepercayaan masyarakat," lanjut Hinca.
Kemudian demi tegaknya demokrasi dan keadilan, diharapkan lembaga- lembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI, pusat maupun daerah, benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan.
Dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis.
"Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang," tutup Hinca dalam rekomendasi Demokrat tersebut.
[ian]
