Berita

Kapolri, Presiden, dan Panglima TNI/Net

Politik

Ini Rekomendasi Demokrat Atasi Ketegangan Polri-TNI

MINGGU, 01 OKTOBER 2017 | 22:04 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ketegangan antara pimpinan Polri dan TNI tentang isu impor senjata telah menyita perhatian publik.

Partai Demokrat bahkan telah menyiapkan rekomendasi kepada pemerintah agar ketegangan itu tidak berlarut-larut.

Pertama, Demokrat menyarankan kepada pemerintah untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh.


Begitu bunyi pandangan Partai Demokrat tentang isu impor senjata dan ketegangan antara Polri dan TNI sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (1/10). Pernyataan Demokrat itu dilengkapi dengan tanda tangan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.

"Kepada rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada pemerintah, berikan pula penjelasan yang utuh dan terbuka," ujar Hinca.

Selanjutnya, Demokrat menyarankan kepada pemerintah agar masalah serupa yang muncul di kemudian hari diselesaikan di internal kabinet. Masalah seperti itu tidak perlu dibawa keluar, yang berpotensi menimbulkan ketidaktenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat.

"Negara dan pemerintah harus senantiasa membuat tenang masyarakatnya," jelasnya.

Jika masalah ini muncul kembali, Demokrat juga meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional. Kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah.

"Kejujuran adalah pilar kepercayaan masyarakat," lanjut Hinca.

Kemudian demi tegaknya demokrasi dan keadilan, diharapkan lembaga- lembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI, pusat maupun daerah, benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan.

Dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis.

"Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang," tutup Hinca dalam rekomendasi Demokrat tersebut. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya